Melihat Inisiasi Menyusui Dini di Sikka (3)
Posted On 12 Desember 2008 at di 23.52.00 by JawapogoOleh Ferry Ndoen
KOLOSTRUM, sebuah istilah yang sangat akrab di telinga perawat, bidan dan dokter. Namun istilah kolostrum ini sendiri banyak yang belum dimengerti/dipahami arti sesungguhnya oleh kaum ibu, khususnya ibu hamil, ibu partus dan ibu menyusui.
Ibu menyusui biasanya memberikan air susu ibu (ASI) kepada bayinya secara alamiah (kodrati) tanpa mengetahui tentang manfaat yang tinggi dari zat yang terdapat dalam ASI tersebut bagi bayinya.
ASI itu sendiri adalah suatu cairan yang dihasilkan oleh kelenjar susu seorang ibu dalam masa kehamilan dan langsung dikeluarkan sejak bayi dilahirkan. ASI Yang dikeluarkan pada hari pertama setelah bayi dilahirkan disebut air susu awal (kolostrum) yang berwarna kekuning-kuningan dan agak kental.
Zat ini merupakan makanan bayi yang sangat baik karena mengandung zat gizi yang tinggi, zat kekebalan untuk melawan penyakit infeksi. Namun kolostrum ini belum banyak diketahui manfaatnya oleh para ibu menyusui.
Manfaat dan keuntungan ASI untuk bayi, selain memenuhi semua kebutuhan gizi, juga mudah dicerna dan tidak menyebabkan konstipasi. Juga memberikan perlindungan untuk melawan diare serta memberi antibodi terhadap penyakit.Pemberian ASI juga membantu penyembuhan penyakit yang diderita bayi serta mempercepat perbaikan saluran pencernaan setelah diare.
Karena itu, sudah saatnya istilah yang sederhana yang terkandung dalam ASI ini disosialisasikan secara baik kepada masyarakat di NTT , khususnya para ibu menyusui yang umumnya masih awam, sehingga mereka benar-benar memberikan ASI secara tepat dan benar kepada bayinya.
Program model Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yang dalam dua tahun terakhir (2007-2008) gencar dilaksanakan oleh Unicef bersama pemerintah di dua kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni di Kabupaten Sikka dan Belu, mestinya bisa direspons dan diadopsi oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya di NTT.
Inovasi model program IMD seperti ini harus bisa ditangkap para stakeholder (penentu kebijakan) lingkup pemerintahan (eksekutif dan legislatif), dan bukan cuma pada dua kabupaten yang saat ini gencar melaksanakan program model IMD. Diharapkan program ini bisa ditangkap dan dilaksanakan di semua wilayah di NTT, khususnya memberikan pemahaman tentang IMD bagi ibu hamil, partus dan ibu menyusui.
Mengapa program IMD yang didorong pihak Unicef ini perlu dilaksanakan secara merata di 20 kabupaten/kota di NTT? Karena dengan melaksanakan/menerapkan program IMD secara menyeluruh di NTT, maka tanpa sadar pemerintah di propinsi kepulauan ini sedang melakukan investasi masa depan/IMD yang baik untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas sebagai generasi penerus pewaris bangsa.
Memang apa yang dilakukan melalui program IMD, jika dilihat sepintas, sepertinya sepele dan remeh-temeh. Kita bisa mengambil contoh sederhana program cuci tangan sebelum makan yang dicanangkan pemerintah secara nasional.
Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dari IMD dan pemberian ASI eksklusif kepada bayi berusia 0-6 bulan dan dilanjutkan dengan pemberian ASI hingga bayi berusia minimal 24 bulan sangat penting, dan pesan ini perlu digalakkan. Dan yang paling berperan untuk menyampaikan pesan ini kepada ibu menyusui, yakni perawat, bidan serta dokter (tenaga kesehatan) karena mereka inilah yang setiap waktu berada di fasilitas kesehatan untuk melayani masyarakat.
Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Kesejahteraan Keluarga , Cornelia Mude, yang diwawancarai Pos Kupang di Kantor Dinas Kesehatan Sikka, Selasa (26/11/2008), mengatakan, di Sikka terdapat 262 orang bidan yang bertugas di 160 desa, pada 17 puskesmas, puskesmas pembantu dan pondok bersalin desa (polindes).
Dari jumlah tenaga kesehatan yang ada ini, sebagian sudah mengikuti pelatihan sebagai konselor ibu menyusui yang dilaksanakan pemerintah, selain Unicef. Beberapa diantaranya bahkan telah dilatih sebagai pelatih konselor ibu menyusui.
"Pemkab Sikka mendukung program IMD. Dukungan ini juga tertuang dalam mata anggaran APBD. Kita berharap ke depan secara bertahap semua tenaga kesehatan, bukan hanya bidan, termasuk perawat, bisa mengikuti pelatihan konselor ibu menyusui," kata Mude.
Plt. Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Sikka, Thomas Ola, yang ditemui terpisah mengakui program IMD yang dilaksanakan di Sikka merupakan salah satu program prioritas untuk mendukung indeks pembangunan manusia.
Salah satunya melalui pemberian ASI eksklusif kepada bayi 0-6 bulan karena aspek ini terkait erat dengan Panca Program Pemkab Sikka yang dicanangkan Bupati Sikka, Drs. Sosimus Mitang dan Wabup, dr. Wera Damianus, M. M.
Kita semua berharap, dengan diluncurkannya program model IMD di Kabupaten Sikka dan Belu ini, pemerintah kabupaten/kota lainnya juga bisa meniru dan menerapkan program ini di wilayahnya masing-masing, yang nantinya bisa tergambar dalam APBD setiap daerah.
Kepala Kantor Unicef Perwakilan NTT, Dr. Virginia Kadarsan, yang diwawancarai Pos Kupang di ruang kerjanya, mengakui Unicef melihat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bidan sangat strategis sehingga harus disiapkan dan dioptimalkan melalui pelatihan sebagai seorang konselor ibu menyusui karena para tenaga kesehatan inilah yang selalu melayani ibu hamil, ibu partus dan ibu menyusui.
"Pemberian ASI eksklusif kepada bayi sebagai sebuah fondasi. Ini merupakan sebuah investasi dini saat bayi masih berusia 0-6 bulan dilanjutkan sampai usia 2 tahun," tambahnya. Program model IMD ini telah digulirkan di dua kabupaten di NTT. Kita berharap kabupaten/kota lainnya bisa menerapkan program ini di daerahnya masing-masing karena apa yang di laksanakan saat ini tidak akan dituai sekarang ini, namun akan terlihat pada lima, sepuluh bahkan puluhan tahun yang akan datang, dengan melihat generasi kita yang cerdas, sehat dan berkualitas. (habis)
Lanjut...
Program Jagung
Posted On 06 Desember 2008 at di 06.42.00 by JawapogoOleh Petrus Kase
Kandidat doktor, ilmu administrasi dan kebijakan publik, Universitas Padjadjaran, Bandung
KETIKA membaca berita tentang program jagung di NTT (Kompas, 8 Oktober 2008, hal 22) hati saya terasa sangat lega karena impian saya telah terwujud. Impian ini muncul ketika saya mengikuti dialog sebuah telivisi nasional dengan Gubernur Gorontalo, Fadel Muhamad, tentang keberhasilan program jagung di Propinsi Gorontalo, dua tahun yang lalu. Menurut gubernur, dengan sedikit nada kritikan, "sebagian pemerintah daerah di Indonesia menetapkan banyak program yang bagus, namun kurang sesuai dengan potensi daerah dan kondisi masyarakat sehingga sulit diimplementasikan. Seharusnya setiap pemerintah daerah memiliki satu program unggulan yang sesuai dengan potensi daerah dan kondisi masyarakat".
Ketika itu saya berpikir, kenapa pemerintah daerah tidak memikirkan program jagung di NTT yang mayoritas masyarakatnya, dari sisi kultur pertanian maupun konsumsi pangan, jagung bukan hal baru? Pikiran lainnya bahwa dengan adanya program jagung di NTT maka produksi jagung akan meningkat dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat akan menguat sehingga masalah kurang gizi dan busur lapar di NTT dapat dieliminir.
Program ini patut disambut dengan gembira karena pemerintah daerah peduli dengan kepentingan daerah dan masyarakat. Namun, di satu sisi masih ada keraguan karena walaupun tujuan program ini mulia, belum tentu efektif pencapaiannya. Rumusan program bisa bagus, tetapi implementasinya bisa lemah sehingga menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan.
Keraguan ini muncul karena alasan teoritis maupun empiris. Secara teoritis, sejumlah ahli kebijakan publik mengatakan bahwa setiap kebijakan pemerintah apa pun pasti mengandung risiko kegagalan. Bahkan Hogwood dan Gunn (1974) menjelaskan dua kategori kegagalan kebijakan atau policy failure yaitu non implementation (tidak terimplementasikan) dan unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil). Non implementation berarti suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, karena tidak ada kerjasama atau pihak-pihak yang terlibat tidak bekerja secara efisien, atau tidak menguasai permasalahan. Unsuccessful implementation berarti suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai rencana, namun tidak berhasil mencapai tujuan karena kondisi eksternal yang tidak menguntungkan (misalnya, bencana alam dan sebagainya). Biasanya kebijakan gagal karena faktor-faktor seperti : pelaksanaannya jelek (bad execution), kebijakannya sendiri memang jelek (bad policy), atau kebijakan itu memang bernasib jelek (bad luck).
Secara empiris, kenyataan membuktikan bahwa sejumlah program pemerintah gagal mewujudkan tujuan yang diharapkan. Padahal, program itu telah dirancang dengan baik di mana tujuan, sasaran, prosedur pelaksanaan, standar dan indikator-indikator pencapaian tujuan telah ditetapkan secara jelas. Salah satu contohnya, program asuransi kesehatan keluarga miskin (askeskin), yang pelaksanaannya dalam tahun 2007 menemui banyak masalah krusial seperti ketidakakuratan data peserta, keterlambatan penerbitan dan distribusi kartu peserta, penyalahgunaan hak atas fasilitas askeskin oleh banyak keluarga tidak miskin hanya untuk bebas dari kewajiban membayar rumah sakit, keterlambatan pencairan dana sehingga proses pelayanan kesehatan di rumah sakit terganggu, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Walaupun demikian, ada juga program pemerintah yang berhasil mewujudkan tujuannya. Misalnya, program jagung di Propinsi Gorontalo.
Dalam pelaksanaan program jagung di NTT, pemerintah daerah dan seluruh jajarannya serta pihak terkait lainnya dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan sejumlah program pemerintah dalam merealisasikan tujuannya. Keberhasilan program jagung di Propinsi Gorontalo bisa dijadikan contoh. Studi banding bisa dilakukan untuk mempelajari trik-trik keberhasilan program jagung di Propinsi Gorontalo. Tetapi potensi daerah, kondisi lahan, kondisi managemen pemerintahan, dan kondisi sosial budaya dan politik masyarakat tentu berbeda antara Gorontalo dan NTT. Karena itu, faktor-faktor ini perlu diperhitungkan secara matang sehingga dapat diambil strategi yang paling sesuai untuk kondisi di NTT. Bukannya mengadopsi secara utuh trik-trik keberhasilan itu.
Berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan suatu kebijakan atau program tentu dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan enam faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya pencapaian tujuan kebijakan yaitu standar dan tujuan, sumber-sumber, komunikasi antar-organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta sikap pelaksana. Mengacu pada keenam faktor ini dan berbekal sedikit informasi tentang formulasi isi (content) program jagung di NTT, maka penulis ingin memberi beberapa pikiran sebagai berikut.
Sesuai informasi, Kompas (8 Oktober 2008) mengatakan : "Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan NTT, Ir. Piet Muga di Kupang, Selasa (7/10/2008) mengatakan, sesuai program jangka pendek Gubernur NTT, semua instansi pemerintah saat ini fokus pada budidaya jagung. Tanaman jagung bukan hal baru di NTT karena sudah lama dikenal masyarakat NTT. Hanya tingkat produksi, pemanfaatan dan pemasaran jagung perlu ditingkatkan dan ditata".
Tujuan program ini sangat mulia, yaitu untuk meningkatkan produksi, pemanfaatan dan pemasaran jagung, namun hendaknya program ini jangan lebih terfokus pada aspek komersial sehingga pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat diabaikan. Apabila demikian, maka apa dampak program ini terhadap pangan masyarakat? Apakah produksi jagung dijual untuk membeli beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat? Apakah nilai konsumsi jagung sebagai makanan pokok sebagian besar masyarakat NTT telah bergeser karena nilai konsumsi beras atau jenis pangan lainnya? Apabila benar bahwa program ini lebih terfokus pada aspek komersial, maka hal ini sangat ironis, karena kebanyakan masyarakat NTT masih terlilit masalah kurang terpenuhinya kebutuhan pangan, kurang gizi dan busung lapar. Seharusnya tujuan utama program ini adalah pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan apabila tujuan ini telah tercapai baru diikuti komersialisasi.
Dari informasi Kompas di atas, juga terlihat seakan sasaran dan cakupan program ini adalah semua instansi pemerintah. Apabila benar maka cakupan program ini masih terbatas dan belum menyentuh sasaran yang sebenarnya yaitu masyarakat petani karena seharusnya mereka yang paling berhak mendapat manfaat dari program ini. Masyarakat petani bisa berperan sebagai pelaksana sekaligus pemanfaat program, bukan sebagai penonton. Masyarakat petani juga butuh pemberdayaan sehingga mereka mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengatasi kemiskinannya. Instansi pemerintah mungkin hanya boleh berperan sebagai fasilitator namun apakah semua instansi pemerintah cukup kompoten untuk mengemban tugas ini?
Dari sisi sumber-sumber program maka ketersediaan lahan, jenis dan kualitas bibit, pupuk dan fasilitas lainnya merupakan sumber-sumber yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan program ini. Karena itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan sumber-sumber ini secara memadai. Apalagi kalau pelaksana program ini adalah masyarakat petani maka adalah kurang bertanggung jawab apabila pemerintah daerah membiarkan masyarakat petani menyediakan sendiri sumber-sumber ini. Pupuk adalah sarana yang sangat penting karena sebagian besar lahan pertanian di NTT adalah lahan kritis. Kurang tersedianya sumber-sumber ini dalam jumlah dan kualitas yang memadai dapat berakibat gagalnya pencapaian tujuan program.
Begitu pula, kondisi sosial budaya sebagian masyarakat di NTT bisa menghambat pencapaian tujuan program. Misalnya, budaya beternak lepas. Sementara itu, banyak lahan pertanian tidak dipagari oleh pemiliknya atau dipagari tetapi mudah rusak karena ulah ternak maupun manusia. Akhirnya, sejumlah warga masyarakat gagal panen karena tanaman jagung sudah dirusak sejak dini dan tidak memberi hasil apa-apa. Padahal gagal panen juga merupakan salah satu sebab busung lapar di sejumlah daerah di NTT.
Kondisi sosial budaya seperti ini masih ditemui pada sebagian masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan mungkin juga di kabupaten lainnya. Bahkan ada tokoh masyarakat setempat yang tidak peduli jika ternaknya merusak tanaman warga lain. Budaya beternak lepas juga sering mengakibatkan konflik sehingga merusak tatanan dan ikatan sosial warga masyarakat setempat. Namun, persoalan ini pun masih kurang mendapat respon dari pemerintah daerah. Belum ada perangkat hukum pemerintah daerah yang dapat menertibkan kondisi sosial budaya ini secara efektif.
Demikian beberapa pikiran dalam tulisan ini dan kiranya pemerintah daerah dan seluruh jajarannya, serta pihak terkait lainnya tergugah untuk lebih responsif, antisipatif, akuntabel, efisien dan efektif, dan adil dalam melaksanakan program jagung di NTT. Apabila sasaran program ini adalah warga masyarakat miskin, maka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat akan semakin menguat sehingga masalah kurang gizi dan busung lapar di NTT dapat dieliminir. Apabila kesejahteraan warga masyarakat miskin meningkat karena program ini maka kepercayaan mereka kepada pemerintah daerah juga akan meningkat.*
Pos Kupang edisi Sabtu 6 Desember 2008 halaman 14
Lanjut...
Susui Anak Lantaran Janji ke Allah
Posted On 26 November 2008 at di 06.48.00 by JawapogoYogyakarta (ANTARA News) - Ratih Sanggarwati menyusui ketiga anaknya secara langsung menggunakan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif semata-mata lantaran janjinya kepada Allah SWT.
"Saya pernah berjanji, jika Allah SWT memberikan kesempatan kepada saya untuk mengandung dan melahirkan anak, maka saya akan memberikan ASI eksklusif untuk anak saya," kata Ratih Sanggarwati ketika mengisi acara Talk Show "Menjadi Ibu Berprestasi dengan Menyusui" di Yogyakarta, Minggu.
Mantan top model Indonesia yang akrab dengan panggilan Ratih Sang itu memukau peserta percakapan langsung yang diadakan oleh Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ketika membawakan puisi ciptaannya yang berjudul "Merenung".
Puisi itu menceritakan bagaimana mulianya seorang wanita karena telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk untuk mengandung dan melahirkan.
Perempuan kelahiran Ngawi, Jawa Timur, 8 Desember 1962 itu menceritakan pengalamannya dalam menjaga komitmen yang telah dia buat untuk menyusui ketiga anaknya dengan ASI ekslusif.
"Anak pertama, saya beri ASI selama 10 bulan, anak kedua selama dua tahun, dan anak ketiga selama setahun," kata dia.
Menurut pengamatan saya, kata dia, anak yang paling cerdas, sehat, dan kuat adalah anak kedua saya."Ketika kelas dua SD, anak kedua saya sudah khatam Al Quran, padahal kakaknya belum," kata dia.
Ia menghimbau, ibu-ibu yang memiliki bayi untuk tetap memberikan ASI ekslusif selama 6 bulan pertama.
Ketika salah seorang peserta diskusi menyampaikan pertanyaan, karena merasa bingung antara memilih menyusui anaknya dan menuntut ilmu ke luar negeri, Ratih yang "None Jakarta 1984" menyarankan, untuk memilih menjalankan perintah agama, yaitu menyusui anak.
"Kita semua berdoa, semoga ibu mendapatkan kesempatan sepuluh kali lipat untuk menuntut ilmu ke luar negeri. Tapi, kesempatan untuk menyusui anak hanya datang satu kali," katanya menambahkan. (*)
Lanjut...
Memprihatinkan, Kesadaran Memberi ASI di Indonesia
Posted On at di 06.47.00 by JawapogoJakarta, 27/8/2007 (ANTARA) - Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta mengatakan bahwa meskipun usaha untuk meningkatkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) sangat gencar dilakukan, tapi kesadaran masyarakat untuk pemberian ASI di Indonesia masih memprihatinkan.
"Cakupan ASI eksklusif 6 bulan hanya 39,5 persen dari keseluruhan bayi dan hal yang sangat menyedihkan adalah peningkatan pemakaian susu formula sampai tiga kali lipat antara 1997-2002," kata Meutia Hatta pada acara puncak peringatan pekan ASI sedunia 2007 di Istana Negara, Senin.
Menurut dia, berdasarkan data yang ada pada 2002-2003 bayi dibawah usia 4 bulan yang diberikan ASI eksklusif hanya 55 persen sementara itu pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 2 bulan hanya 64 persen, 46 persen pada bayi berumur 2-3 bulan dan 14 persen pada bayi berumur 4-5 bulan.
Dikatakan bahwa permasalahan yang mengakibatkan masih rendahnya penggunaan ASI di Indonesia adalah faktor sosial budaya, kurangnya pengetahuan akan pentingnya ASI, jajaran kesehatan yang belum sepenuhnya mendukung program pemberian ASI, gencarnya promosi susu formula dan kurangnya dukungan dari masyarakat termasuk institusi yang mempekerjakan perempuan untuk ibu menyusui.
Oleh karena itu, lanjut dia, keberhasilan ibu menyusui juga ditentukan oleh dukungan yang terus menerus dari suami, keluarga, petugas kesehatan dan masyarakat untuk terus menyusui bayinya.
"Salah satu alasan ibu tidak berhasil memberikan ASI eksklusif adalah ketidakmampuan bayi menghisap ASI dengan benar karena penolong persalinan yang memisahkan bayi dari ibunya begitu dilahirkan menghambat naluri bayi," ujarnya.
Sejalan dengan itu, lanjut dia, Tema Pekan ASI sedunia 2007 adalah mengangkat inisiasi menyusu dini, setelah dilahirkan bayi langsung diletakkan di perut ibu sehingga bayi secara alamiah akan mencari puting susu ibunya dan menghisap ASI.
"Keberhasilan inisiasi menyusu dini akan membantu keberhasilan menyusui secara eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan sampai anak berusia 2 tahun," katanya.
Mengacu pada Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), kata Meneg PP, inisiasi menyusu dini yang dilanjutkan hingga 6 bulan dan 2 tahun dapat membantu mempercepat pencapaian menghapus kemiskinan dan kelaparan.
"Hilangnya kesempatan memperoleh ASI menyebabkan lebih dari lima juta anak balita, termasuk bayi kurang dari 1 tahun, menderita kurang gizi dan sekitar 1,7 juta balita mengalami gizi buruk," katanya.
Tindakan inisiasi menyusu dini juga akan sangat membantu tercapainya tujuan MDGs nomor emat yaitu mengurangi angka kematian anak karena menyusu dini dalam satu jan pertama setelah melahirkan akan mengurangi kematian bayi baru lahir, ujarnya.
"Setiap ibu harus dibantu agar mendapat kesempatan untuk dapat menyusui mulai satu jam pertama," katanya.
Tema peringatan pekan ASI Sedunia 2007 adalah "Menyusu Satu Jam Pertama Kehidupan Dilanjutkan dengan Menyusui Eksklusif 6 bulan, Menyelamatkan Lebih Dari 1 juta Bayi".(*)
Lanjut...
ASI Eksklusif Penangkal Gizi Buruk pada Bayi
Posted On at di 06.43.00 by JawapogoMedan (ANTARA News) - Pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada bayi usia 0-6 bulan tanpa diselingi makanan lain (eksklusif) secara teratur merupakan salah satu upaya pencegahan gizi buruk pada bayi.
Ketua Departemen Gizi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara (USU), Drs Jumirah Apt M Kes, di Medan, Sabtu, mengatakan, dewasa ini masih banyak ibu yang tidak menyadari bahwa ASI merupakan salah satu penangkal gizi buruk karena memiliki protein tinggi, steril, dan merupakan anti bodi terbaik bagi bayi.
Ia mengatakan, gizi buruk merupakan permasalahan komplek yang disebabkan banyak faktor diantaranya perilaku ibu, penyakit dan kurangnya asupan makanan yang bergizi.
Fenomena saat ini adalah banyaknya perilaku ibu yang memberikan susu formula pada bayinya. Padahal salah satu penyebab gizi buruk adalah banyaknya ibu yang tidak memberikan ASI pada bayinya.
Ini disebabkan banyaknya ibu yang tidak faham bahwa ASI adalah makanan yang paling sesuai dengan kebutuhan bayi.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Umar Zein, mengatakan, terjadinya kasus gizi buruk pada balita disebabkan banyak faktor.
Beberapa diantaranya disebabkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap makanan bergizi, penyakit yang diderita sehingga tubuh tidak bisa menyerap gizi dari makanan yang dikonsumsi dan minimnya pengetahuan orang tua terhadap makanan bergizi.
"Demi menekan kasus gizi buruk di Medan, kami akan terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat serta makanan bergizi," katanya.(*)
Lanjut...
