GIZI PANGAN NTT

Itulah pemandangan menarik saat mengamati Maria Neti (28), warga RT 03, RW 01, Lorong Sepe, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kota Maumere, pertama kali menyusui bayi yang baru dilahirkannya di Polindes Waioti, Kota Maumere, Senin (24/11/2008) pukul 17.35 Wita. Maria melahirkan seorang bayi laki-laki yang ia beri nama Karizeth. 

Ternyata proses pemberian ASI yang dilakukan Maria kepada bayi Karizeth terlebih dulu melalui proses konseling yang dilakukan bidan yang bertugas di polindes saat ia melakukan pemeriksaan rutin kehamilannya di Polindes Waioti. 

Konseling tentang tata cara menyusui bayi secara baik diberikan bidan Elisabeth Huller yang bertugas di Polindes Waioti pasca Maria partus (melahirkan, Red) walau saat itu ia melahirkan anaknya yang ketiga. 

Ternyata, Maria pun belum begitu memahami dengan baik dan benar tata cara memberikan ASI kepada bayinya. Misalnya, posisi bayi dan posisi ibu saat memberikan ASI.

Apa yang digambarkan di atas hanyalah sebuah cuplikan kecil dari sebuah proses program Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yang saat ini gencar dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka terhadap ibu hamil, dan juga ibu partus, ibu menyusui yang ada di kabupaten itu. 

Tentu apa yang digambarkan di atas akan menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa hanya urusan menyusui saja harus menjadi fokus perhatian pemerintah. Bahkan, harus dimasukkan dalam sebuah program oleh instansi teknis Dinas Kesehatan dan program itu dinamakan IMD? 

Tentu jawabannya sederhana. Hal ini karena masyarakat kita umumnya masih sangat sederhana/tradisional sehingga banyak hal walaupun sepele, namun belum mengerti dengan baik dan benar terutama tentang pentingnya ASI eksklusif bagi bayi berusia 0-6 bulan. 

Bahkan, soal ASI oleh ibu menyusui masih dianggap sepele karena mereka masih menganggap ASI bisa digantikan dengan memberikan air gula kepada bayinya. Bahkan, ASI bisa digantikan dengan air kopi sehingga dada bayi menjadi lebih kuat atau tidak akan kejang/step jika bayi sakit atau panas. Juga, sebagian ibu masih menganggap ASI bisa digantikan dengan susu formula yang dibeli di toko/supermaket.

Ternyata pengertian tentang IMD dan ASI eksklusif masih banyak yang belum diketahui para ibu hamil dan ibu partus di Sikka. Mereka masih mengerti secara parsial (sepenggal) tentang pentingnya ASI eksklusif bagi bayi, dan juga bagi ibunya. Hal-hal yang penting dari ASI belum tergambar secara baik dan benar oleh kaum ibu yang ada di wilayah Sikka ini. 

Mereka belum begitu paham apa itu ASI eksklusif, tentang keuntungan menyusui, juga soal keuntungan/manfaat ASI bagi bayi dan ibunya.

Namun dengan adanya intervensi program IMD dan pemberian ASI eksklusif yang dilakukan Pemkab Sikka dengan mendapat dukungan Unicef (lembaga PBB yang menangani masalah anak, Red), maka dalam dua tahun terakhir (sejak tahun 2007) program ini mulai gencar dicanangkan di Sikka. Dengan adanya intervensi tentang program ini, maka ternyata cukup efektif karena ibu-ibu hamil, ibu partus dan ibu menyusui yang ada di Sikka secara bertahap mulai mengerti dan memahami pentingnya ASI eksklusif bagi bayi dan dirinya.

Untuk mendorong program IMD dan pemberian ASI eksklusif, Pemkab Sikka dan Unicef menggelar pelatihan konseling bagi bidan, tenaga gizi dan dokter yang bertugas di puskesmas, pustu, polindes yang ada di wilayah itu. Hal ini dilakukan karena tenaga kesehatan inilah yang langsung berhubungan dengan para ibu hamil dan ibu partus.

Staf Unicef Kupang, Helena Seran Ndolu, diwawancarai Pos Kupang di Hotel Pelita-Maumere, Selasa (25/11/2007) pagi sebelum memantau pelaksanaan program IMD dan pemberian ASI eksklusif terhadap bayi di lima kecamatan di Sikka yang dijadikan model program ini, mengatakan Unicef mendukung program IMD dan pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Pasalnya, pemberian ASI eksklusif, selain menjadi hak bayi, ASI juga sangat tinggi kandungan nilai gizi yang sangat dibutuhkan bayi. Nilai kandung gizi ASI ini tidak terdapat dalam makanan pengganti jenis apapun, atau dalam susu formula merk apa pun.

"Kabupaten Sikka kita jadikan model/contoh terkait program IMD dan pemberian ASI eksklusif bayi 0-6 bulan. Model IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada lima puskesmas di sembilan kecamatan. 

Program model IMD di Propinsi NTT dilaksanakan di Kabupaten Sikka dan Belu. Di Indonesia, program model ini dilakukan di Propinsi NTT (2 kabupaten) dan di Propinsi NTB," jelasnya.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Thomas Ola, yang diwawancarai di ruang kerjanya terkait program IMD dan pemberian ASI eksklusif bayi berusia 0-6 bulan menjelaskan, di Sikka ada 114 konselor ibu menyusui, yakni 102 konselor yang terdiri dari bidan, petugas gizi dan dokter, serta 12 orang pelatih konselor ibu menyusui merangkap konselor. 

"Para konselor ibu menyusui menyebar di 17 puskesmas, 67 polindes dan 65 pustu yang ada di Sikka. Sedangkan Unicef memberikan dukungan program model IMD dan konselor ibu menyusui pada lima puskesmas, yakni di Puskesmas Magepanda, Nele, Kopeta, Beru dan Puskesmas Waipare," jelas Thomas Ola didamping Kepala Seksi Gizi, Telly Gandut, SKM. (bersambung)

Sebenarnya pemberian ASI eksklusif kepada bayi sama atau identik dengan investasi masa depan (IMD). Pasalnya, bayi secara dini telah diberi asupan makan/minuman bergizi yang tak tertandingi nilainya dari ASI ibunya sehingga tumbuh kembang bayi akan jauh lebih baik. Selain itu, daya tahan/imun tubuh bayi akan jauh lebih baik. 

Namun program yang saat ini dilakukan pemerintah pada umumnya sering terlambat karena pemerintah melakukan investasi serta intervensi program saat bayi sudah terkena gizi buruk baru diambil tindakan/langkah penyelamatan (tindakan darurat berupa pemberian makanan tambahan/PMT bergizi oleh instansi teknis.

Jika investasi ini yang dipilih pemerintah, maka berapa pun nilai dana/uang yang dikucurkan, hasilnya tidak akan siginifikan. Karena program ini sama dengan pogram 'pemadam kebakaran' dimana bayi dan anak balita sudah terkena gizi buruk baru dilakukan intervensi melalui program yang menyedot dana hingga miliaran rupiah.

Seharusnya, saat ibu hamil hingga partus, khususnya saat bayi 0- 6 bulan pertama, pemerintah melalui petugas medis yang ada di fasilitas kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, RSU) melakukan investasi berupa IMD kepada ibu-ibu menyusui sehingga ibu-ibu menyusui lebih tekun/serius memberikan ASI secara tepat waktu, dan konsisten kepada bayinya. 

Hal ini dimaksudkan agar bayi bisa mendapatkan jatah kandungan makanan bergizi melalui ASI yang dibutuh tubuhnya karena nilai ASI tidak bisa digantikan dalam bentuk pemberian makanan/susu formula, serta tidak bisa digantikan dengan makanan bervitamin jenis apa pun. 

Mestinya, nilai tumbuh kembang bayi sejak 0-6 bulan pertama berlanjut hingga 2 tahun inilah yang mesti mendapat porsi perhatian lebih dari pemerintah, termasuk wajib memberikan ASI eksklusif kepada bayi tanpa harus memberikan makanan/minuman tambahan, termasuk air putih sekalipun. Hal ini karena nilai kandungan gizi sudah tercakup dalam ASI ibunya.

Data yang ada di Bagian Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sikka menerangkan bahwa dari 28.000 balita yang ditimbang di fasilitas kesehatan yang ada di Sikka (polindes, pustu, puskesmas) sampai dengan bulan Agustus tahun 2008 tercatat 1,3 persen diantaranya mengalami gizi buruk atau sekitar 400 balita di Sikka mengalami gizi buruk. 

Karena itu, pemberian ASI eksklusif kepada bayi menjadi sangat penting untuk disosialisasikan kepada ibu hamil, ibu partus dan ibu menyusui di pedesaan atau saat mereka datang memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan yang tersedia.

Mengapa hal ini begitu penting, karena kebiasaan ibu-ibu menyusui yang tinggal/domisili di dusun/kampung/desa, lebih fokus masuk kebun/ladang untuk mengurus kebunnya ketimbang memperhatikan pemberian ASI secara baik kepada bayinya. Kondisi ini menyebabkan bayinya kurang mendapat perhatian dalam pemberian ASI secara benar dan tepat waktu. 

Bahkan di Kabupaten Sikka, ada ibu menyusui yang masih tega memberikan air gula, bahkan bubur kepada bayi yang masih berusia di bawah enam bulan dengan alasan harus bekerja (masuk) menyiangi kebun yang menjadi sandaran hidup ekonomi keluarga. Atau, dengan alasan untuk membantu suami mencari nafkah, dan sebagianya. Bahkan, masih menjadi tradisi sebagian warga di Sikka jika bayi lahir diberikan pisang yang diulik halus. Hal ini sangat tidak dibenarkan. 

Bahkan, di wilayah perkotaan, ibu-ibu menyusui memilih memberikan bayinya susu formula sebagai pengganti ASI manakala ia harus kembali bekerja setelah masa cuti (izin melahirkan) telah berakhir/selesai termasuk ketika sang ibu sakit. 

Sementara ada begitu banyak cara yang bisa dilakukan ibu menyusui untuk tetap memberikan ASI kepada bayinya tanpa harus membeli susu formula. 

Cara yang bisa dilakukan, yakni dengan memeras ASI ke dalam tempat/wadah yang bersih, dan ASI itu bisa disimpan dalam wadah tertutup selama 8-10 jam pada suhu ruangan atau 72 jam dalam kulkas. Lalu, ketika bayi membutuhkan ASI, maka bisa diberikan dengan memberikan ASI perahan yang ada di gelas/cangkir dengan sendok.

Ibu Maria Rosa Misle (31), ibu menyusui warga Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Sikka, diwawancarai, Rabu (26/11/2008) di kediamannya mengakui ia melahirkan Charles da Cruz, anak ketiganya dengan berat 4,7 kg. Saat ini bayinya telah berusia 4 bulan dengan berat 8,7 kg. 

"Saya hamil suka cari kerang di laut untuk dimasak, dan saya suka makan kerang. Saat hamil ia juga rajin periksa ke Puskesmas Magepanda. Saat lahr, saya juga rajin membawa bayi untuk ditimbang dan periksa di posyandu. Saya melahirkan dibantu bidan Rini serta mendapat konseling tentang ibu menyusui," kata Maria.

Menurut pemantauan Pos Kupang, bayi Charles terlihat ceria dan lincah. Walau baru berusia 4 bulan, bayi ini sangat kuat cengkramannya dan tidak rewel. "Anak saya tidak pernah sakit termasuk batuk pilek sekalipun. Saya memberikannya ASI eksklusif sampai saat ini dan akan saya lanjutkan sampai bayi ini berusia 2 tahun nanti," kata Maria. (bersambung)

Zat ini merupakan makanan bayi yang sangat baik karena mengandung zat gizi yang tinggi, zat kekebalan untuk melawan penyakit infeksi. Namun kolostrum ini belum banyak diketahui manfaatnya oleh para ibu menyusui.

Manfaat dan keuntungan ASI untuk bayi, selain memenuhi semua kebutuhan gizi, juga mudah dicerna dan tidak menyebabkan konstipasi. Juga memberikan perlindungan untuk melawan diare serta memberi antibodi terhadap penyakit.Pemberian ASI juga membantu penyembuhan penyakit yang diderita bayi serta mempercepat perbaikan saluran pencernaan setelah diare.

Karena itu, sudah saatnya istilah yang sederhana yang terkandung dalam ASI ini disosialisasikan secara baik kepada masyarakat di NTT , khususnya para ibu menyusui yang umumnya masih awam, sehingga mereka benar-benar memberikan ASI secara tepat dan benar kepada bayinya.

Program model Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yang dalam dua tahun terakhir (2007-2008) gencar dilaksanakan oleh Unicef bersama pemerintah di dua kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni di Kabupaten Sikka dan Belu, mestinya bisa direspons dan diadopsi oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya di NTT. 

Inovasi model program IMD seperti ini harus bisa ditangkap para stakeholder (penentu kebijakan) lingkup pemerintahan (eksekutif dan legislatif), dan bukan cuma pada dua kabupaten yang saat ini gencar melaksanakan program model IMD. Diharapkan program ini bisa ditangkap dan dilaksanakan di semua wilayah di NTT, khususnya memberikan pemahaman tentang IMD bagi ibu hamil, partus dan ibu menyusui.

Mengapa program IMD yang didorong pihak Unicef ini perlu dilaksanakan secara merata di 20 kabupaten/kota di NTT? Karena dengan melaksanakan/menerapkan program IMD secara menyeluruh di NTT, maka tanpa sadar pemerintah di propinsi kepulauan ini sedang melakukan investasi masa depan/IMD yang baik untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas sebagai generasi penerus pewaris bangsa. 

Memang apa yang dilakukan melalui program IMD, jika dilihat sepintas, sepertinya sepele dan remeh-temeh. Kita bisa mengambil contoh sederhana program cuci tangan sebelum makan yang dicanangkan pemerintah secara nasional.

Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dari IMD dan pemberian ASI eksklusif kepada bayi berusia 0-6 bulan dan dilanjutkan dengan pemberian ASI hingga bayi berusia minimal 24 bulan sangat penting, dan pesan ini perlu digalakkan.  Dan yang paling berperan untuk menyampaikan pesan ini  kepada ibu menyusui, yakni perawat, bidan serta dokter (tenaga kesehatan) karena mereka inilah yang setiap waktu berada di fasilitas kesehatan untuk melayani masyarakat.

Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Kesejahteraan Keluarga , Cornelia Mude, yang diwawancarai Pos Kupang di Kantor Dinas Kesehatan Sikka, Selasa (26/11/2008), mengatakan, di Sikka terdapat 262 orang bidan yang bertugas di 160 desa, pada 17 puskesmas, puskesmas pembantu dan pondok bersalin desa (polindes). 

Dari jumlah tenaga kesehatan yang ada ini, sebagian sudah mengikuti pelatihan sebagai konselor ibu menyusui yang dilaksanakan pemerintah, selain Unicef. Beberapa diantaranya bahkan telah dilatih sebagai pelatih konselor ibu menyusui.

"Pemkab Sikka mendukung program IMD. Dukungan ini juga tertuang dalam mata anggaran APBD. Kita berharap ke depan secara bertahap semua tenaga kesehatan, bukan hanya bidan, termasuk perawat, bisa mengikuti pelatihan konselor ibu menyusui," kata Mude.

Plt. Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Sikka, Thomas Ola, yang ditemui terpisah mengakui program IMD yang dilaksanakan di Sikka merupakan salah satu program prioritas untuk mendukung indeks pembangunan manusia. 

Salah satunya melalui pemberian ASI eksklusif kepada bayi 0-6 bulan karena aspek ini terkait erat dengan Panca Program Pemkab Sikka yang dicanangkan Bupati Sikka, Drs. Sosimus Mitang dan Wabup, dr. Wera Damianus, M. M.

Kita semua berharap, dengan diluncurkannya program model IMD di Kabupaten Sikka dan Belu ini, pemerintah kabupaten/kota lainnya juga bisa meniru dan menerapkan program ini di wilayahnya masing-masing, yang nantinya bisa tergambar dalam APBD setiap daerah.

Kepala Kantor Unicef Perwakilan NTT, Dr. Virginia Kadarsan, yang diwawancarai Pos Kupang di ruang kerjanya, mengakui Unicef melihat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bidan sangat strategis sehingga harus disiapkan dan dioptimalkan melalui pelatihan sebagai seorang konselor ibu menyusui karena para tenaga kesehatan inilah yang selalu melayani ibu hamil, ibu partus dan ibu menyusui.

"Pemberian ASI eksklusif kepada bayi sebagai sebuah fondasi. Ini merupakan sebuah investasi dini saat bayi masih berusia 0-6 bulan dilanjutkan sampai usia 2 tahun," tambahnya. Program model IMD ini telah digulirkan di dua kabupaten di  NTT. Kita berharap kabupaten/kota lainnya bisa menerapkan program ini di daerahnya masing-masing karena apa yang di laksanakan saat ini tidak akan dituai sekarang ini, namun akan terlihat pada lima, sepuluh bahkan puluhan tahun yang akan datang, dengan melihat generasi kita yang cerdas, sehat dan berkualitas. (habis)

Program ini patut disambut dengan gembira karena pemerintah daerah peduli dengan kepentingan daerah dan masyarakat. Namun, di satu sisi masih ada keraguan karena walaupun tujuan program ini mulia, belum tentu efektif pencapaiannya. Rumusan program bisa bagus, tetapi implementasinya bisa lemah sehingga menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan. 

Keraguan ini muncul karena alasan teoritis maupun empiris. Secara teoritis, sejumlah ahli kebijakan publik mengatakan bahwa setiap kebijakan pemerintah apa pun pasti mengandung risiko kegagalan. Bahkan Hogwood dan Gunn (1974) menjelaskan dua kategori kegagalan kebijakan atau policy failure yaitu non implementation (tidak terimplementasikan) dan unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil). Non implementation berarti suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, karena tidak ada kerjasama atau pihak-pihak yang terlibat tidak bekerja secara efisien, atau tidak menguasai permasalahan. Unsuccessful implementation berarti suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai rencana, namun tidak berhasil mencapai tujuan karena kondisi eksternal yang tidak menguntungkan (misalnya, bencana alam dan sebagainya). Biasanya kebijakan gagal karena faktor-faktor seperti : pelaksanaannya jelek (bad execution), kebijakannya sendiri memang jelek (bad policy), atau kebijakan itu memang bernasib jelek (bad luck). 

Secara empiris, kenyataan membuktikan bahwa sejumlah program pemerintah gagal mewujudkan tujuan yang diharapkan. Padahal, program itu telah dirancang dengan baik di mana tujuan, sasaran, prosedur pelaksanaan, standar dan indikator-indikator pencapaian tujuan telah ditetapkan secara jelas. Salah satu contohnya, program asuransi kesehatan keluarga miskin (askeskin), yang pelaksanaannya dalam tahun 2007 menemui banyak masalah krusial seperti ketidakakuratan data peserta, keterlambatan penerbitan dan distribusi kartu peserta, penyalahgunaan hak atas fasilitas askeskin oleh banyak keluarga tidak miskin hanya untuk bebas dari kewajiban membayar rumah sakit, keterlambatan pencairan dana sehingga proses pelayanan kesehatan di rumah sakit terganggu, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Walaupun demikian, ada juga program pemerintah yang berhasil mewujudkan tujuannya. Misalnya, program jagung di Propinsi Gorontalo. 

Dalam pelaksanaan program jagung di NTT, pemerintah daerah dan seluruh jajarannya serta pihak terkait lainnya dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan sejumlah program pemerintah dalam merealisasikan tujuannya. Keberhasilan program jagung di Propinsi Gorontalo bisa dijadikan contoh. Studi banding bisa dilakukan untuk mempelajari trik-trik keberhasilan program jagung di Propinsi Gorontalo. Tetapi potensi daerah, kondisi lahan, kondisi managemen pemerintahan, dan kondisi sosial budaya dan politik masyarakat tentu berbeda antara Gorontalo dan NTT. Karena itu, faktor-faktor ini perlu diperhitungkan secara matang sehingga dapat diambil strategi yang paling sesuai untuk kondisi di NTT. Bukannya mengadopsi secara utuh trik-trik keberhasilan itu.

Berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan suatu kebijakan atau program tentu dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan enam faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya pencapaian tujuan kebijakan yaitu standar dan tujuan, sumber-sumber, komunikasi antar-organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta sikap pelaksana. Mengacu pada keenam faktor ini dan berbekal sedikit informasi tentang formulasi isi (content) program jagung di NTT, maka penulis ingin memberi beberapa pikiran sebagai berikut. 

Sesuai informasi, Kompas (8 Oktober 2008) mengatakan : "Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan NTT, Ir. Piet Muga di Kupang, Selasa (7/10/2008) mengatakan, sesuai program jangka pendek Gubernur NTT, semua instansi pemerintah saat ini fokus pada budidaya jagung. Tanaman jagung bukan hal baru di NTT karena sudah lama dikenal masyarakat NTT. Hanya tingkat produksi, pemanfaatan dan pemasaran jagung perlu ditingkatkan dan ditata". 

Tujuan program ini sangat mulia, yaitu untuk meningkatkan produksi, pemanfaatan dan pemasaran jagung, namun hendaknya program ini jangan lebih terfokus pada aspek komersial sehingga pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat diabaikan. Apabila demikian, maka apa dampak program ini terhadap pangan masyarakat? Apakah produksi jagung dijual untuk membeli beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat? Apakah nilai konsumsi jagung sebagai makanan pokok sebagian besar masyarakat NTT telah bergeser karena nilai konsumsi beras atau jenis pangan lainnya? Apabila benar bahwa program ini lebih terfokus pada aspek komersial, maka hal ini sangat ironis, karena kebanyakan masyarakat NTT masih terlilit masalah kurang terpenuhinya kebutuhan pangan, kurang gizi dan busung lapar. Seharusnya tujuan utama program ini adalah pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan apabila tujuan ini telah tercapai baru diikuti komersialisasi. 

Dari informasi Kompas di atas, juga terlihat seakan sasaran dan cakupan program ini adalah semua instansi pemerintah. Apabila benar maka cakupan program ini masih terbatas dan belum menyentuh sasaran yang sebenarnya yaitu masyarakat petani karena seharusnya mereka yang paling berhak mendapat manfaat dari program ini. Masyarakat petani bisa berperan sebagai pelaksana sekaligus pemanfaat program, bukan sebagai penonton. Masyarakat petani juga butuh pemberdayaan sehingga mereka mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengatasi kemiskinannya. Instansi pemerintah mungkin hanya boleh berperan sebagai fasilitator namun apakah semua instansi pemerintah cukup kompoten untuk mengemban tugas ini?

Dari sisi sumber-sumber program maka ketersediaan lahan, jenis dan kualitas bibit, pupuk dan fasilitas lainnya merupakan sumber-sumber yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan program ini. Karena itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan sumber-sumber ini secara memadai. Apalagi kalau pelaksana program ini adalah masyarakat petani maka adalah kurang bertanggung jawab apabila pemerintah daerah membiarkan masyarakat petani menyediakan sendiri sumber-sumber ini. Pupuk adalah sarana yang sangat penting karena sebagian besar lahan pertanian di NTT adalah lahan kritis. Kurang tersedianya sumber-sumber ini dalam jumlah dan kualitas yang memadai dapat berakibat gagalnya pencapaian tujuan program. 

Begitu pula, kondisi sosial budaya sebagian masyarakat di NTT bisa menghambat pencapaian tujuan program. Misalnya, budaya beternak lepas. Sementara itu, banyak lahan pertanian tidak dipagari oleh pemiliknya atau dipagari tetapi mudah rusak karena ulah ternak maupun manusia. Akhirnya, sejumlah warga masyarakat gagal panen karena tanaman jagung sudah dirusak sejak dini dan tidak memberi hasil apa-apa. Padahal gagal panen juga merupakan salah satu sebab busung lapar di sejumlah daerah di NTT.

Kondisi sosial budaya seperti ini masih ditemui pada sebagian masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan mungkin juga di kabupaten lainnya. Bahkan ada tokoh masyarakat setempat yang tidak peduli jika ternaknya merusak tanaman warga lain. Budaya beternak lepas juga sering mengakibatkan konflik sehingga merusak tatanan dan ikatan sosial warga masyarakat setempat. Namun, persoalan ini pun masih kurang mendapat respon dari pemerintah daerah. Belum ada perangkat hukum pemerintah daerah yang dapat menertibkan kondisi sosial budaya ini secara efektif. 

Demikian beberapa pikiran dalam tulisan ini dan kiranya pemerintah daerah dan seluruh jajarannya, serta pihak terkait lainnya tergugah untuk lebih responsif, antisipatif, akuntabel, efisien dan efektif, dan adil dalam melaksanakan program jagung di NTT. Apabila sasaran program ini adalah warga masyarakat miskin, maka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat akan semakin menguat sehingga masalah kurang gizi dan busung lapar di NTT dapat dieliminir. Apabila kesejahteraan warga masyarakat miskin meningkat karena program ini maka kepercayaan mereka kepada pemerintah daerah juga akan meningkat.*

Pos Kupang edisi Sabtu 6 Desember 2008 halaman 14

Puisi itu menceritakan bagaimana mulianya seorang wanita karena telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk untuk mengandung dan melahirkan.

Perempuan kelahiran Ngawi, Jawa Timur, 8 Desember 1962 itu menceritakan pengalamannya dalam menjaga komitmen yang telah dia buat untuk menyusui ketiga anaknya dengan ASI ekslusif.

"Anak pertama, saya beri ASI selama 10 bulan, anak kedua selama dua tahun, dan anak ketiga selama setahun," kata dia.

Menurut pengamatan saya, kata dia, anak yang paling cerdas, sehat, dan kuat adalah anak kedua saya."Ketika kelas dua SD, anak kedua saya sudah khatam Al Quran, padahal kakaknya belum," kata dia. 

Ia menghimbau, ibu-ibu yang memiliki bayi untuk tetap memberikan ASI ekslusif selama 6 bulan pertama.

Ketika salah seorang peserta diskusi menyampaikan pertanyaan, karena merasa bingung antara memilih menyusui anaknya dan menuntut ilmu ke luar negeri, Ratih yang "None Jakarta 1984" menyarankan, untuk memilih menjalankan perintah agama, yaitu menyusui anak.

"Kita semua berdoa, semoga ibu mendapatkan kesempatan sepuluh kali lipat untuk menuntut ilmu ke luar negeri. Tapi, kesempatan untuk menyusui anak hanya datang satu kali," katanya menambahkan. (*)