Krisis gizi di NTT: Jangan salahkan Dinkes

TEMPO Interaktif, Kupang:Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur (NTT), Stef Bria Seran, menegaskan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap permasalahan krisis gizi di NTT dan bukan hanya menyalahkan Dinas Kesehatan.
"Kalau terjadi krisis gizi maka semua pihak yang terlibat dalam urusan kesejahteraan masyarakat mesti turut bertanggung jawab. Pemerintah atau masyarakat tidak bisa menyalahkan Dinas Kesehatan karena ada keterkaitan erat antara berbagai sektor," katanya saat dihubungi di Kupang, Rabu (1/6/2005).
Dari 463.370 balita hasil Sensus 2005 di NTT, yang dikategorikan kurang gizi sebanyak 43.402 balita, gizi buruk 9.237 balita dan 54 balita lainnya mengalami busung lapar. Sehingga total balita yang mengalami krisis gizi mencapai 52.693 balita. Data terakhir yang dikeluarkan Dinas Kesehatan NTT menyebutkan, krisis gizi sudah terjadi merata di 16 kabupaten dan kota.
Stef menambahkan, sedikitnya empat sektor terlibat langsung dalam urusan kesejahteraan, yakni yang berhubungan dengan produksi pangan, distribusi pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan konsumsi masyarakat. Empat bidang ini punya keterkaitan satu sama lainnya.
"Anak-anak tidak dapat mengkonsumsi susu, protein dan makanan bergizi, bukan tanggung jawab kesehatan, bidang lain yang harus bertanggung jawab. Karena masalah krisis gizi di NTT punya kaitan dengan ketersediaan pangan dan ekonomi warga," katanya. Krisis gizi disebabkan dua faktor, apakah balita dan anak-anak kurang makan atau karena menderita penyakit tertentu dan tidak mau makan.
jems de fortuna. Sumber: http://www.tempointeractive.com/hg/nusa/nusatenggara/2005/06/01/brk,20050601-61845,id.html.

Posted in Label: |

0 komentar: