GIZI PANGAN NTT

Kehadiran program Pidra juga telah membuka isolasi daerah terpencil melalui pembangunan sarana-prasarana berupa jalan sepanjang 22,2 km, tiga jembatan, perpipaan sepanjang 31,968 km, 17 unit bangunan pelindung mata air, 41 bak penampung air hujan, 21 unit sumur, tiga ruang sekolah, satu pasar desa, lima unit MCK dan lima cek dam/jebakan air. Selain di sektor sarana dan prasarana, progam ini juga menyentuh bidang pengembangan usaha produksi petenakan dan pertanian, pembangunan kebun bibit desa, pengembangan DAS mikro dan konservasi lahan, serta peralatan dan mesin pertanian.

Sejalan dengan intervensi program di sektor tersebut, melalui Pidra, para petani dan keluarga miskin dibekali berbagai keterampilan seperti kursus administrasi dan keuangan kelompok, pengembangan manajemen kelompok, budidaya hortikultura, pengolahan hasil pertanian, vaksinasi petenakan, konservasi tanah dan air, pelatihan relawan, budidaya ternak kecil, budidaya tanaman perkebunan, penguatan administrasi, manajemen pemasaran hasil, dan masih banyak lagi.

Program Pidra telah mampu melahirkan petani handal, dan juga pelaku ekonomi baru meskipun dalam skala kecil. Sayang, program ini harus berakhir Desember 2008. Pemda Sumtim kemudian berupaya agar roh/semangat yang dibangun dan dikembangkan melalui program Pidra tidak hilang bersamaan berakhirnya program tersebut. 

Menyadari program ini pasti akan berakhir, sementara masyarakat masih membutuhkan pendampingan, maka tahun 2005 Badan Bimas Ketahanan Pangan Sumtim melalui dana APBD II setempat merancang program yang modelnya hampir sama denga Pidra. Dimulai dari 32 kelompok di lima desa di Kecamatan Kambata Mapambuhang, Pandawai, dan Haharu, kini Pidra daerah berkembang di sembilan desa dengan 54 kelompok binaan beranggotakan 1.065 Kk miskin. Kelompok binaan Pidra Daerah Sumtim bukan kelompok bekas binaan Pidra nasional tapi kelompok baru yang belum tersentuh.

Sembilan desa yang telah disentuh Pidra Daerah, yakni Maradamundi, Lukuwingir, Waimbidi, Maubokul, Laindeha, Kalamba, Kadahang, Wunga dan Napu. Kelompok tani yang ada melalui swadaya telah mampu mengumpulkan dana Rp 76.575.700,00. Sementara intervensi pemerintah daerah dilakukan melalui pengembangan usaha produksi, peralatan dan mesin pertanian, sarana prasarana, pelatihan teknis dan pelatihan modul.

Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Sumtim, Ida Bagus Putu Punia, ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/3/2009), mengaku pembentukan Pidra Daerah cuma berbekal modal nekad dengan acuan pemikiran kalau progam ini bagus mengapa daerah tidak tindak lanjuti?

Sejak itu, kata Bagus, Pemda Sumtim melalui dana APBD II mengalokasikan dana untuk program ini. Tahun 2005 dialokasikan dana Rp 270 juta, tahun 2006 berkembang menjadi Rp 300 juta, tahun 2007 menjadi Rp 330 juta, tahun 2008 Rp 470 juta, dan tahun 2009 menjadi Rp 870 juta. Dana tersebut selain untuk pendampingan, juga untuk modal kelompok. Modal kelompok bukan dalam bentuk uang tunai tapi dalam bentuk bantuan ternak sapi dan kambing. Ternak ini menjadi milik kelompok. Hasil penjualannya masuk ke kas kelompok. 

Anggota yang membutuhkan dana segar bisa meminjam dari kas kelompok.

Dampak pelaksanaan Pidra Daerah ini, jelas Bagus, mulai terlihat, antara lain masyarakat mulai menabung. Padahal sebelumnya masyarakat tidak terbiasa menabung. Masyarakat juga sudah mulai mengembangkan usaha dagang melalui kelompok yang memudahkan mereka mendapatkan barang kebutuhan hidup dengan harga terjangkau. 

Pidra Daerah sedikit berbedah dengan Pidra Nasional. Kalau Pidra Nasional target pertumbuhan ekonomi masyarakat binaannya empat tahun, maka Pidra Daerah hanya satu tahun. Enam bulan pemberdayaan, enam bulan pertumbuhan. Salah satu program Pidra Nasional tidak bisa diikuti daerah, yakni pelatihan modul karena biayanya besar. 

Dia mengatakan, yang penting dari program ini adalah membangun kesadaran masyarakat untuk bisa berkelompok. Jika masyarakat sudah memiliki kesadaran dan kemauan untuk berkelompok, maka cukup mudah untuk melakukan intervensi program. Dia mengaku kesadaran berkelompok sudah mulai tumbuh di kelompok binaannya, bahkan saat ini kelompok yang dibentuk melalui Pidra Daerah sudah mampu membuat neraca. (*)

"Di panti ini tiap balita diberi makanan bergizi termasuk ibu kandung yang sedang menyusui anaknya. Dengan begitu bila ibunya sehat karena makan makanan bergizi, produksi ASI buat anaknya bagus dan lancar," jelas Amsikan. 

Ia menjelaskan, salah satu balita bernama Epifania Olin, sudah dipulangkan ke rumahnya, Sabtu (29/2/2009) pagi, karena dinyatakan sembuh dan berat badannya kembali normal.

Soal stok makanan obat-obatan, susu dan telur, Nona Amsikan mengatakan stok masih mencukupi meski anggaran belanja untuk tahun 2009 belum cair. "Semua kegiatan di panti ini berjalan lancar dan tim masih terus melakukan pelacakan di kampung, dusun dan desa terpencil untuk menyelamatkan balita penderita gizi buruk," katanya.

Ny. Adriana Subun, ibunda balita penderita marasmus, Ignasius Elu, mengatakan ia senang anaknya dirawat di Panti Rawat Gizi. "Anak saya diberi makanan bergizi. Ada nasi tambah sayur dan daging. Kadang ikan ditambah tempe dan tahu atau telur. Juga diberi susu. Saya juga diberi makanan bergizi," kata Ny. Subun saat ditemui di Panti Rawat Gizi, Sabtu siang.

Ditanya kenapa anaknya tidak terurus, Ny. Subun mengatakan sejak umur satu tahun, ia sering menitipkan anaknya kepada ibu kandungnya. "Saya tinggalkan untuk berjualan di pasar. Sore baru pulang. Anak tidak terurus. Itu salah saya. Tapi mau bagaimana. Jika tidak jualan di pasar kami mau makan apa? Suami cuma seorang petani," katanya.

Catatan Pos Kupang total balita penderita gizi buruk di TTU sampai November 2008 menjadi 882 balita dari total balita di TTU sebanyak 20.187 balita yang menjalani penimbangan badan di Posyandu. Jumlah kasus gizi buruk di TTU tahun 2008 menurun drastis dibandingkan tahun 2007. 

Sejak bulan Januari - Juni 2007 sebanyak 1.178 balita (6,2 persen) dari total 17.782 balita ditimbang di posyandu diindetifikasi mengalami gizi buruk. Sedangkan 6.583 (34,8 persen) balita mengalami gizi kurang, 10.008 (52,9 persen) balita menyandang status gizi baik dan sisanya 13 orang (0,07 persen) balita menyandang status gizi lebih. (ade)

Pos Kupang edisi 4 Maret 2009 halaman 15

"Saya sedang berada di Nagekeo untuk sosialisasi pembangunan irigasi di Mbay kiri. Kami melakukan sosialisasi itu dengan maksud masyarakat bisa tahu bagaimana rencana pemerintah ke depan," ujarnya, ketika dihubungi melalui telepon genggamnya.

Menurut dia, sosialisasi itu dilakukan berkaitan dengan rencana pemerintah membangun jaringan irigasi dengan dana bantuan luar negeri. 

Jaringan irigasi yang dibangun itu untuk mengairi areal persawahan seluas sekitar 1.600 hektare. Dataran Mbay kiri, selama ini belum dikembangkan karena pemerintah belum membangun jaringan irigasi.

Informasi yang dihimpun Antara menyebutkan, sebenarnya pemerintah pernah berencana membangun sebuah waduk berskala menengah di Mbay. Namun karena protes dari para aktivis LSM yang mengusung isu lingkungan dan hak masyarakat adat, maka pemerintah Jepang sebagai donatur pembangunan waduk tersebut, membatalkan proyek dimaksud.

Padahal, dataran Mbay kiri disebut-sebut sebagai areal pertanian lahan basah yang sangat potensial dan bisa menjadi lumbung beras bagi masyarakat di Pulau Flores bagian tengah.

Jika Mbay kiri dan kanan dikembangkan bersamaan dengan dataran Mautenda di Kabupaten Ende, juga intensifikasi areal persawahan di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan kantong wilayah tertentu di Sikka dan Flores Timur, maka Flores bisa berswasembada beras. (*)

Pos Kupang 6 Februari 2009 halaman 9

Hadir dalam kegiatan ini, ratusan masyarakat Desa Oeltua dan desa tetangga yang ingin mendapat pelayanan kesehatan. Jurusan keperawatan, misalnya, memeriksa masyarakat yang menderita penyakit, kebidanan memeriksa ibu hamil serta kesehatan bayi.

Jurusan kesehatan lingkungan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pembuatan tempat sampah yang higienis dan sederhana serta cara memberi kaporisasi air pada sumur yang ada.

Jurusan kesehatan gigi memeriksa dan mencabut gigi yang rusak serta memberikan penyuluhan bagi anak-anak cara membersihkan gigi atau menyikat gigi. Jurusan gizi mendekteksi anak-anak yang kurang gizi dan memberikan makanan tambahan berupa kacang hijau, serta jurusan farmasi menyediakan obat-obatan bagi pasien. Kegiatan ini juga melibatkan para pastor, suster dan pendeta yang memiliki jemaat di desa tersebut.

Direktris Poltekes Kupang, Sabina Gero, SKp, M.Sc, ketika dihubungi di sela-sela kegiatan mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu dan mendapatkan kredit poin. Targetnya, lanjut dia, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat baik melalui penyuluhan maupun pelayanan langsung dari tiap-tiap profesi. "Masing-masing jurusan punya kegiatan pelayanan," katanya.

Menurut dia, kegiatan ini dilakukan setiap tahun sejak tahun 2006 dengan dana pengabdian yang dianggarkan oleh Depkes sebesar Rp 20 juta. Ia juga mengatakan bahwa obat-obatan yang ada disiapkan oleh Dinkes Propinsi NTT dan cukup untuk kebutuhan pelayanan.

Selain kegiatan tahunan, kata Gero, masing-masing jurusan juga melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan bidangnya dalam setiap semester. (mas)

Pos Kupang 2 Februari 2009 halaman 3

Banyak gagasan yang mencuat dalam forum diskusi tersebut yang memberi pencerahan kepada kita. Banyak ide, juga tak sedikit gugatan pada pola pendekatan kita terhadap petani yang membuat petani kita begitu tergantung pada beras. Petani-petani kita menjual jagungnya untuk membeli beras, atau menjual telur ayam kampung dan sayur-mayur untuk membeli mie instan. 

Maka menguatlah gagasan bahwa pangan lokal harus terus dikampanyekan. Kita jangan terlalu tergantung pada beras karena kita punya banyak makanan lokal. 

Dengan kata lain, kita jangan bergantung pada beras yang lebih banyak didatangkan dari luar daerah. Jika lahan kita memungkinkan, mengapa pemenuhan beras harus kita "impor"? Pandangan ini bukan dalam konteks kita tak ingin berinteraksi dengan dunia luar. Justru salah. Kita butuh inovasi-inovasi dari luar untuk memperkaya pemahaman kita. 

Jujur saja, kita punya potensi alam yang menyediakan pangan non beras yang tak kecil. Hanya karena pergeseran-pergeseran pola hidup, kita mulai beralih ke pangan beras. Ubi, pisang dan sayur-sayuran lokal mulai dilupakan. Begitu pula jagung yang cocok tumbuh di daerah ini.

Pangan non beras bukan kali ini diwacanakan. Sudah lama hal ini digalakkan. Hanya gaungnya tak kuat. Lemah dalam konteks cakupan kegiatan dan keterlibatan warga. Hanya diketahui para elit, para pejabat. Karena itu ke depan, kita harapkan diskusi dan sosialisasi diharapkan terus berjalan sampai masyarakat memahaminya. Indikatornya, apakah masyarakat sudah kembali mengonsumsi pangan lokal. 

Kita menyadari bahwa mengubah orientasi memang tak gampang. Setidaknya dalam konteks diskusi, Pos Kupang ini telah dua kali membedah khusus dalam hal pangan. Ini karena peran pangan itu sentral. Manusia bisa hidup jika ia makan. Ia bisa berkreasi bila "kampung tengahnya" sudah diisi. 

Tetapi pola konsumsi pangan yang salah akan menyebabkan banyak persoalan, seperti tingkat inteligensi yang rendah. Itu artinya kita tak bisa berkompetisi. Jika demikian maka kita telah kalah dalam besaing.

Propinsi ini memang sering direndahkan, disepelekan. Kita selalu disebut daerah kering, miskin, kurang gizi dan predikat negatif lainnya. Bathin tersiksa mendengar ungkapan-ungkapan seperti ini. Tapi kita tidak boleh rendah diri. Kita punya banyak kekuatan, juga punya keunggulan lokal, termasuk pangan. 

Warga NTT harus bangga jika kelak menjadi propinsi yang kaya akan hasil jagung, ubi kayu dan kacang-kacangan. Agar daerah ini jangan terus dikasihani dan diremehkan daerah lain karena kita terus lapar, kurang gizi dan mengharap beras dari luar daerah.

Karena itulah kita mendorong semua kekuatan, semua elemen di daerah ini baik perorangan maupun kelompok agar dapat menyadari persoalan-persoalan ini. 

Kita menginginkan perubahan perilaku dan orientasi. Dan, itu kita patut memulainya. Kita yakin, kelak akan menerima pernyataan-pernyataan yang menyejukkan. Jangan ada lagi predikat miskin. Janganlah daerah ini kering kerontang sepanjang masa. Sebaliknya, ia berubah menjadi hijau meski tahap demi tahap. 

Kita juga berharap busung lapar dan gizi buruk dapat hilang dari NTT. Rakyat kita sebenarnya punya makanan alternatif yang banyak. Alam menyediakannya. Hanya saja kita sudah terlalu tergantung pada beras. Seolah-olah ubi, pisang, kacang- kacangan bukan makanan sehingga orang baru mengatakan "sudah makan" kalau yang dimakan itu nasi.

Dari aspek gizi, pangan lokal itu sangat bergizi. Tetapi masyarakat kita justeru begitu "merindukan raskin" (beras bantuan untuk keluarga miskin), padahal mereka memiliki ubi, pisang, sayur mayur, ternak dan lain-lain. Mengapa bisa begitu? Inilah yang menjadi pekerjaan besar saat ini bagi semua kita, semua pemangku kepentingan untuk mengubah cara pandang dan "cara makan" masyarakat kita. Agar kita tak terus menerus dirundung berita kelaparan, gizi kurang atau gizi butruk, hanya karena kita kekurangan beras! *

Pos Kupang 7 Februari 2009 halaman 14