GIZI PANGAN NTT

Apakah bapak sudah terima surat perintah dari Kadis Dikpora TTU, Drs. David Juandi, agar biskuit bantuan UN-WFP itu jangan dibagikan kepada para murid? "Sampai hari ini, tidak ada surat itu. Juga tidak ada petugas dari Care International yang datang membawa surat larangan," jawabnya keheranan. 

Sejenak ia terkejut dan ketakutan ketika wartawan menjelaskan tentang perihal `makanan sampah' yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa murid-murid. Tentang temuan benda-benda asing seperti potongan pisau silet, jarum pentul, patahan jarum suntik, anakan hekter dalam biskuit bantuan UN-WPF di Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU, selama dua pekan terakhir.

"Sudah empat kali kami membagikan biskuit ini, tapi belum ada murid yang melaporkan kepada guru bahwa ada benda-benda asing yang berbahaya itu," tandas Kabosu berkali-kali ketika Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten TTU, Pater Marianus Kobatoyo, SVD, menanyakan kenapa biskuit itu dibagikan lagi kepada murid padahal sudah ada larangan dari pemerintah dan pihak UN-WFP sendiri. Setelah Pater Kobatoyo menjelaskan tentang sejumlah fakta `biskuit bencana' itu, Kabosu berjanji tidak akan membagikan lagi kepada murid- muridnya.

Sebenarnya kasus biskuit bencana ini sudah terjadi bulan November 2008 di Kabupaten Belu. Beberapa murid sekolah dasar di Belu nyaris menelan benda-benda asing berbahaya itu ketika mengonsumsinya di sekolah. Namun ternyata Care International dan UN-WFP `menyembunyikan' rapat-rapat kasus itu agar tidak diketahui publik maupun pers. Kalaupun informasi buruk tentang biskuit berbahaya itu sampai kepada orangtua, Care International dengan sangat lihai merekayasa informasi tadi, seakan-akan itu kesalahan teknis biasa. Bahkan Care International terus berkampanye dari sekolah ke sekolah bahwa biskuit gratis bantuan UN-WFP sangat aman dan tidak berbahaya.

Perilaku dua lembaga bantuan internasional ini patut disesalkan dan dikutuk oleh semua orang. Hanya karena kepentingan proyek, kesehatan dan jiwa anak-anak hendak digadaikan secara murah dengan cara paling sadis. Kenapa memaksakan `biskuit bencana' itu terus dibagikan ke sekolah? Ada maksud apa? 

Apakah hendak mencelakakan para balita, anak sekolah dan ibu hamil? Kenapa biskuit bencana itu hanya ada di Provinsi NTT, sedangkan di Provinsi NTB tidak ada kasus semacam ini? Apakah itu memang sudah dirancang dengan sengaja?

Dari aspek hukum, kasus ini sebenarnya bisa digiring ke wilayah hukum pidana. Bahkan bukan hanya bisa, tetapi sebenarnya wajib bagi aparat penegak hukum untuk memproses kasus `biskuit bencana' tersebut. Ada unsur penguat tindakan pidana, yaitu dengan sengaja, direncanakan secara sistematis mengedarkan makanan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa anak-anak.

UN-WFP dan Care International telah dengan sengaja melanggar ketentuan Child Rights and Child Protection (CRCP). Dalam CRCP, ditegaskan ada sejumlah kriteria sangat ketat bagi lembaga bantuan asing/NGO yang harus dipatuhi ketika memberikan bantuan makanan bagi balita dan anak-anak. Salah satu ketentuan CRCP, yakni bantuan makanan atau barang kepada anak-anak hendaknya mengutamakan kesehatan dan tidak mencelakakan jiwa anak-anak. Jika terbukti UN-WFP dan Care International sengaja mengedarkan `biskuit bencana' itu untuk tujuan tidak baik, publik bisa mengadukan kedua lembaga ini ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan melakukan genosida, kejahatan massal untuk melenyapkan suatu species manusia atau etnis tertentu, yakni anak-anak.

Di Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menegaskan tentang larangan mengedarkan makanan atau minuman atau barang yang membahayakan kesehatan. Dalam pasal 21 ayat (3), diatur bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan, sebagaimana diatur dalam ayat (1), dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran dan disita atau dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Jika terbukti UN-WFP dan Care International sengaja melanggar ketentuan pasal 21 ayat (1), (2) dan (3), maka kedua lembaga ini bisa dijerat dengan pasal 80 ayat 4 butir (a) UU Nomor 23 Tahun 1992. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa barang siapa mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan, dipidana dengan penjara 15 tahun dan denda Rp 300 juta.

Lalu bagaimana dengan produsen `biskuit bencana', PT. Tiga Pilar Sejati? Pabrik biskuit ini juga bisa dijerat dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemilik pabrik biskuit ini berstatus sebagai pelaku usaha harus menjamin mutu barang atau bahan pangan (biskuit), sebagaimana diatur dalam pasal 7. Bahkan dalam pasal 8 ayat 3, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak atau bahan pangan yang rusak.

Dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, para konsumen (anak-anak dan ibu hamil) berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang atau bahan pangan atau jasa. Konsumen juga berhak atas informasi yang jelas, jujur mengenai kondisi dan jumlah barang (baca: biskuit). Juga konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau pengganti barang yang rusak.

Lalu bagaimana dengan penyidik Polres TTU? Sampai hari ini, kabar tentang penyelidikan kasus `biskuit bencana' ini seakan berjalan di tempat. Polisi pun seakan `takut' memeriksa pejabat-pejabat dari UN-WFP dan Care International. Bahkan Direktur PT. Tiga Pilar Sejati belum dipanggil untuk diperiksa. "Mereka belum dipanggil untuk diperiksa," kata Kapolres TTU, AKBP Adi Wibowo, S.H, ketika dihubungi melalui Kasatreskrim Polres TTU, Iptu Eko Mei Prabocahyono, Kamis (16/4/2009) petang. Eko tidak merinci alasan pihaknya enggan memeriksa pihak-pihak terkait yang dianggap bertanggung jawab atas peredaran biskuit bencana tersebut. Apakah Pak Polisi tunggu anaknya sendiri jadi korban menelan jarum pentul karena makan biskuit itu, baru melakukan proses hukum? Silakan jawab sendiri. (habis) 

Sumber: Pos Kupang 17 April 2009 halaman 1 

Untuk penanganan penderita gizi buruk ini, demikian Luanlaka, puskesmas tidak memiliki dana. Puskesmas biasanya dapat bantuan dari Dinas Kesehatan Kota Kupang, seperti susu atau biskuit untuk dibagikan kepada penderita gizi buruk.

Menurut Luanlaka, masalah gizi buruk umumnya berasal dari keluarga yang orangtuanya memiliki pendapatan ekonomi yang rendah. Pendapatan yang kurang ini, lanjutnya, berdampak terhadap masalah ketahanan pangan yang tidak kuat di dalam rumah tangga.

"Ada yang sudah dikasih bantuan tiga kali. Namun penderita gizi buruk tidak berubah. Karena penderita hanya bisa konsumsi makanan yang baik saat ada bantuan. Tetapi ketika bantuan tidak ada, makanan tidak diperhatikan. Akibatnya, berat badan anak kembali drop," jelas Luanlaka.

Pengalaman lainnya, demikian Luanlaka, kalau dikasih bantuan seperti susu atau biskuit kepada penderita, yang mengomsumsinya tidak hanya penderita, juga anak lain di dalam rumah. "Jadi, masalah gizi buruk ini diibaratkan benang kusut. tidak pernah habis," ujarnya.

Ditanya mengenai tempat khusus atau semacam panti rehabilitasi untuk menangani penderita gizi buruk, Luanlaka mengatakan, di puskesmas tersebut belum ada tempat khusus untuk rehabilitasi penderita gizi buruk, kecuali ruang rawat inap biasa. Namun biasanya, kalau ada penderita gizi buruk yang datang berobat di puskesmas, akan ditangani maksimal. Bila penderita yang datang kondisinya mengkhawatir, langsung dirujuk ke rumah sakit. (oma) 

Sumber: Pos Kupang 2 April 2009 halaman 4

Wagub Esthon Foenay mengatakan hal ini ketika memberikan kuliah umum tentang Pembangunan Daerah Propinsi NTT di kampus STIKES Surabaya Multi Kelas Kupang, Jumat (3/4/2009). 

Hadir pada kesempatan itu, Owner dan Ketua STIKES Surabaya, Drs. Marzuki Roffi, MBA, Ketua Pelaksana Harian STIKES Surabaya Multi Kelas Kupang, Rudizon Doko Patty, SE, para ketua dan wakil ketua program studi (prodi), para dosen, karyawan serta ratusan mahasiswa STIKES Surabaya.

Menurut Foenay, indeks pembangunan manusia di NTT dilihat dari tiga aspek, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Di bidang pendidikan, katanya, angka buta huruf masih mencapai 300 ribu orang tahun 2009 dan rata-rata orang NTT masih hanya tamat SD. Di bidang kesehatan, katanya, uisa harapan hidup mencapai 65 tahun, sedangkan secara nasional 66,2 tahun. Angka kematian ibu, 306/100.000 kelahiran, sedangkan secara nasional mencapai 248/100.000. Angka kematian bayi mencapai 57/1000 kelahiran dan secara nasional 34/1000 kelahiran. 

Menurutnya, angka itu menunjukkan setiap 100.000 ibu yang melahirkan, tercatat 306 meninggal dunia, demikian juga terdapat 57 orang anak hidup kurang dari satu jam dari 1000 orang anak yang lahir. 

Angka-angka tersebut masih jauh dari rata-rata nasional yakini 34 orang bayi meninggal dalam 1000 kelahiran dan 248 ibu meninggalkan dari 100.000 ibu setelah melahirkan.

Lebih lanjut dijelaskan, indeks gizi buruk di NTT mencapai 7,1 persen, sedangkan secara nasional 8,8 persen, gizi kurang 30,70 persen sedangkan secara nasional 19,2 persen dan gizi baik mencapai 61,60 persen sedangkan secara nasional 69,15 persen. 

Meningkatnya angka kematian ibu dan bayi disebabkan oleh faktor kesehatan embrio ibu dan sanitasi lingkungan yang tidak memadai, sebagai akibat dari rendahnya pemahaman tentang hidup sehat oleh masyarakat. Sedangkan gizi buruk lebih banyak disebabkan pemilihan menu gizi oleh masyarakat yang sangat kurang. 

"Orang kita sebenarnya penghasil jagung dan ternak, tetapi gengsi makan jagung, padahal jagung adalah makanan bergizi. Selain itu, NTT juga kaya ternak, tetapi tidak dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga, melainkan hanya untuk dijual. Ke depan pemerintah akan membuat pemetaan berdasarkan kondisi yang ada, seperti Flores, Lembata dan Alor untuk tanaman perkembunan, sedangkan Timor dan Sumba untuk peternakan. Kita kurang mengonsumsi menu lokal," katanya.

Dikatakannya, salah satu faktor suatu daerah berkembang atau tidak sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan kesehatan. Kehadiran lembaga STIKES sebagai lokomotif pembangunan pendidikan dan kesehatan di NTT sangat penting dan menjawab kebutuhan masyarakat daerah ini. 

Dikatakannya, kondisi geografis NTT yang terdiri dari pulau- pulau, baik yang bernama maupun belum bernama, yang dihuni maupun belum dihuni, sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan di bidang kesehatan maupun pendidikan. (nia)

SEMENTARA owner dan Ketua STIKES Surabaya, Drs. Marzuki Roffi, MBA, mengatakan, kehadiran STIKES Surabaya Multi Kelas Kupang menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat NTT di bidang kesehatan. STIKES Surabaya arah dan tujuannya adalah membangun desa, sehingga lulusan STIKES Surabaya harus pulang ke desa masing-masing untuk mulai memberikan warna dan pemahaman kepada masyarakat membangun kesehatan minimal, mulai dari diri dan keluarga serta lingkungan sekitar.

Dikatakannya, selain memecahkan masalah pendidikan, kehadiran lembaga ini adalah memecahkan masalah kesehatan di daerah ini. Karena pembangunan di bidang apa saja harus dimulai dari pendidikan dan kesehatan, dan tanpa pembangunan pendidikan, semua pembangunan tidak akan terarah. (nia)

Sumber: Pos Kupang 4 April 2009 halaman 10

Petugas lapangan itu, kata Taena, meminta guru untuk mendampingi murid saat pembagian biskuit dan saat murid mengonsumsi biskuit itu. "Jadi petugas bilang, saat murid makan biskuit, harus didampingi para guru. Dan kalau makan, harus di dalam kelas, tidak boleh diluar kelas. Biar bisa diawasi," kata Taena mengutip penjelasan petugas lapangan Care International.

Taena berpendapat, sosialisasi itu baik, namun tidak menjamin keselamatan murid dari kecelakaan saat menelan benda-benda asing seperti jarum pentul, anakan hekter, pisau silet dan lain sebagainya. "Apakah nanti jatuh korban, Care International bertanggung jawab? Apakah sosialisasi itu adalah bentuk lain pemaksaan bahkan melawan dengan sengaja himbauan WFP dan pemerintah?" tanya Taena.

Penjelasan senada disampaikan beberapa guru di SDK Kuatnana 1 dan SDK Kuatnana 2, ketika ditemui wartawan kemarin siang. "Memang benar Pak! Ada petugas dari Care International datang bilang kepada kami supaya makan saja biskuit itu. Petugas Care International bilang dia siap dipanggil polisi dan siap menjelaskan kepada Bupati TTU. Dia bilang siap bertanggung jawab," kata salah seorang guru, dibenarkan rekan guru lainnya.

Kendati demikian, lanjut guru yang menolak namanya dikorankan itu, para guru di sekolah sepakat untuk menghentikan pemberian biskuit kepada murid-murid. "Misalnya, tiba-tiba ada yang telan jarum pentul, leher kami yang dicari oleh orangtua murid. Petugas Care International tentu aman-aman saja, tapi kami yang tanggung akibatnya," sahut salah seorang ibu guru dengan nada kesal.

Sementara itu, Ny. Sherly Ndoen, Bidan Desa di Polindes Fatusene, Miomaffo Timur, yang dihubungi terpisah kemarin petang, membenarkan bahwa pihaknya juga mendapat bantuan biskuit dari WFP melalui Care International. 

"Orang Care International datang bawa biskuit puluhan dos. Mereka bilang makan saja, tidak apa-apa. Dan memang belum ada ditemukan benda -benda asing dalam biskuit itu. Mungkin ada tapi tidak dilaporkan orang tua balita," tukasnya.

Dia mengakui sempat was-was ketika tahu ada kasus biskuit di beberapa sekolah. Karena itu, lanjutnya, ia akan waspada dan menghentikan sementara. "Nanti kalau pemerintah bilang lanjut bagi dan boleh makan, baru saya bagikan kepada balita di Posyandu," kata Ny. Ndoen.

Sudah Dapat Laporan

Kadis Kesehatan TTU, dr. Michael Suri, M.M, yang dimintai tanggapannya soal kasus biskuit 'bencana' tersebut, mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan dari lapangan. 

"Tapi harus ada tim investigasi gabungan dari BPOM, Care International, UN-WFP, dan instansi terkait lainnya. Sebab bantuan dari LSM itu memang sangat strategis untuk pemberantasan gizi buruk," jelasnya.

Ditambahkannya, laporan tim investigasi gabungan itu menjadi masukan bagi pihaknya untuk memutuskan apakah program bantuan itu diteruskan atau dihentikan sama sekali. "Saya tunggu orang-orang dari WFP dan Care International untuk membentuk tim gabungan itu dan sama-sama melacak di lapangan. Jika WFP dan Care International cuma membangun asumsi bahwa biskuit itu aman, saya kira itu bukan tindakan yang profesional dari sebuah LSM bertaraf Internasional," tandasnya.

Mitra Salima Suryono, Public Information Officer UN-WFP, yang dimintai tangapannya melalui telepon genggamnya kemarin malam, mengatakan Care International sudah menghentikan distribusi biskuit tersebut. Dan tidak ada aktivitas apa-apa di lapangan. 

"Yang ada cuma sisa biskuit di sekolah dan posyandu. Itu pun sudah dilarang untuk jangan dikonsumsi dulu, sebelum ada investigasi lanjutan," tandas Mitra. 

Sementara Willem Leang, Project Manager NRP pada Kantor Care International, yang dihubungi melalui telepon genggamnya, kemarin malam, tidak memberikan tanggapan apa-apa. (ade)

Sumber: Pos Kupang 5 April 2009 halaman 1

Kormayane menjelaskan, tiga kasus gizi buruk tersebut saat ini sudah mendapat bantuan dari Pertamina untuk memperbaiki gizi mereka selama tiga bulan.

Dari hasil sementara ini, demikian Kormayane, satu orang anak yang mengalami gizi buruk keadaannya sudah membaik dibandingkan dengan beberapa waktu lalu. Bantuan dari Pertamina bukan saja untuk penderita gizi buruk, juga bagi yang menderita gizi kurang agar status gizi mereka tidak turun menjadi gizi buruk.

Untuk posyandu, lanjutnya, ada bantuan dari pemerintah kota dengan memberikan bantuan berupa kacang hijau sebanyak lima kiliogram, gula tiga kilogram serta susu bubuk 10 sachet kecil. Untuk merawat penderita gizi buruk dan gizi kurang, menurut ketua RT 12 ini, ada juga bantuan dari puskesmas yang dikelola oleh posyandu berupa makanan tambahan.

Kormayane menjelaskan, meskipun jumlah anak yang biasa mendatangi posyandu cukup banyak, tetapi ada juga yang tidak datang untuk timbang berat badan setiap bulannya sekitar 10 orang.

Ia mengatakan, sebagai kader, mereka selalu memotivasi orang tua dari anak-anak untuk bisa membawa anaknya ke posyandu, terutama untuk anak yang gizi kurang dan gizi buruk.

Diakuinya, salah satu kendala yang dialami posyandu adalah kurangnya kader posyandu yang aktif karena dari lima orang kader, yang datang hanya dua atau tiga orang saja. Akibatnya, pelayanan terhadap masyarakat menjadi terhambat. (ira)

Sumber: Pos Kupang 6 April 2009 halaman 3