Atasi Gizi Buruk, Dinkes-Unicef Kerja Sama
Posted On 23 Juni 2008 at di 01.59.00 by JawapogoSoE, PK-- Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang setiap tahun selalu 'berlangganan' kasus kejadian luar biasa (KLB) diare dan gizi buruk membuat lembaga PBB prihatin. Karena itu, melalui salah satu lembaga di bawah patung PPB, yakni Unicef membangun kerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) TTS untuk mengatasi penyebab kasus KLB yang sering menelan korban jiwa di TTS.
"Program ini kami namakan Community Led Total Sanitation (CLTS/total sanitasi dipimpin masyarakat). Program ini kami luncurkan di Kabupaten TTS selama tiga tahun ke depan untuk tujuh desa yang warganya sering terkena KLB," jelas Officer West Unicef NTT, Muhammad Zainal, kepada wartawan di Desa Oehela, Kecamatan Batu Putih, Kamis (19/6/2008).
Zainal yang didampingi Kasubdin Penyehatan Lingkungan Dinkes TTS, Cornelis Meta mengatakan, masalah kesehatan sanitasi menjadi salah satu faktor utama berulangnya kasus penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, malaria, TBC dan ISPA di TTS. Cakupan kesehatan sanitasi meliputi air bersih, sanitasi dan perubahan perilaku.
Menurut Zainal, warga masih banyak membuang air besar (berak) di sembarang tempat menjadikan kasus diare mudah kena masyarakat. Dari data Dinkes TTS diperoleh fakta bahwa warga yang memiliki jamban baru 46 persen. Sisanya masih membuang air besar disembarang tempat.
Zainal mengatakan, fakta inilah yang dijadikan Unicef untuk mencoba mengubah perilaku masyarakat membuang air besar. Unicef akan mencoba memberikan pengertian dengan berbagai programnya agar masyarakat buang hajat di jamban. "Saya tekankan di sini, kami tidak akan membuatkan jamban untuk masyarakat. Kehadiran Unicef di TTS ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya kepemilikan jamban," tambahnya.
Bentuk penyadarannya, kata Zainal, Unicef merekrut sekitar 30 warga untuk dilatih baik tokoh masyarakat, BPD, PKK, Bappeda, Dinkes TTS yang bertugas menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan jamban.
"Saat ini ada warga di dua desa yang kami latih menjadi kader, yakni Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, dan Desa Oeekam, Kecamatan Noebeba. Saat ini mereka sedang praktek di lapangan bagaimana mengajak masyarakat memiliki jamban di rumahnya masing-masing. Caranya, masyarakat dipicu dengan menumbuhkan rasa jijik bila membuang kotoran di sembarangan tempat,"tambahnya.
Kasubdin Penyehatan Lingkungan Dinkes TTS, Cornelis Meta, mengatakan, tidak sekadar program penyadaran, namun kerja sama ini untuk bangunan fisik berupa sarana air bersih perpipaan dengan sistem gravitasi.
"Bila program ini berhasil maka dapat dijadikan sebagai salah satu model untuk ditindaklanjuti pemerintah ke depannya. Dalam arti, pemerintah dapat menerapkan hal yang sama di desa yang belum tersentuh program CLTS," jelas Meta. (aly)
Pos Kupang edisi Senin 23 Juni 2008, halaman 15
Lanjut...
"Program ini kami namakan Community Led Total Sanitation (CLTS/total sanitasi dipimpin masyarakat). Program ini kami luncurkan di Kabupaten TTS selama tiga tahun ke depan untuk tujuh desa yang warganya sering terkena KLB," jelas Officer West Unicef NTT, Muhammad Zainal, kepada wartawan di Desa Oehela, Kecamatan Batu Putih, Kamis (19/6/2008).
Zainal yang didampingi Kasubdin Penyehatan Lingkungan Dinkes TTS, Cornelis Meta mengatakan, masalah kesehatan sanitasi menjadi salah satu faktor utama berulangnya kasus penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, malaria, TBC dan ISPA di TTS. Cakupan kesehatan sanitasi meliputi air bersih, sanitasi dan perubahan perilaku.
Menurut Zainal, warga masih banyak membuang air besar (berak) di sembarang tempat menjadikan kasus diare mudah kena masyarakat. Dari data Dinkes TTS diperoleh fakta bahwa warga yang memiliki jamban baru 46 persen. Sisanya masih membuang air besar disembarang tempat.
Zainal mengatakan, fakta inilah yang dijadikan Unicef untuk mencoba mengubah perilaku masyarakat membuang air besar. Unicef akan mencoba memberikan pengertian dengan berbagai programnya agar masyarakat buang hajat di jamban. "Saya tekankan di sini, kami tidak akan membuatkan jamban untuk masyarakat. Kehadiran Unicef di TTS ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya kepemilikan jamban," tambahnya.
Bentuk penyadarannya, kata Zainal, Unicef merekrut sekitar 30 warga untuk dilatih baik tokoh masyarakat, BPD, PKK, Bappeda, Dinkes TTS yang bertugas menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan jamban.
"Saat ini ada warga di dua desa yang kami latih menjadi kader, yakni Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, dan Desa Oeekam, Kecamatan Noebeba. Saat ini mereka sedang praktek di lapangan bagaimana mengajak masyarakat memiliki jamban di rumahnya masing-masing. Caranya, masyarakat dipicu dengan menumbuhkan rasa jijik bila membuang kotoran di sembarangan tempat,"tambahnya.
Kasubdin Penyehatan Lingkungan Dinkes TTS, Cornelis Meta, mengatakan, tidak sekadar program penyadaran, namun kerja sama ini untuk bangunan fisik berupa sarana air bersih perpipaan dengan sistem gravitasi.
"Bila program ini berhasil maka dapat dijadikan sebagai salah satu model untuk ditindaklanjuti pemerintah ke depannya. Dalam arti, pemerintah dapat menerapkan hal yang sama di desa yang belum tersentuh program CLTS," jelas Meta. (aly)
Pos Kupang edisi Senin 23 Juni 2008, halaman 15
Susui 9 Bayi, Polwan China Naik Pangkat
Posted On at di 01.56.00 by JawapogoCHENGDU, PK--- Jiang Xiaojuan, wanita polisi yang terkenal di kalangan rakyat China karena memberi ASI kepada bayi yatim-piatu setelah gempa 12 Mei lalu, secara resmi telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat di biro polisi lokal. Namun ada kontroversi di negeri itu mengenai pengangkatan tersebut.
"Jiang diangkat menjadi anggota Komite Biro Keamanan Masyarakat Jiangyou, Partai Komunis China (CPC), dan Wakil Komisaris Biro itu, Kamis," kata seorang pejabat bermarga Su dari Departemen Organisasi Komite CPC Jiangyou, Propinsi Sichuan, kepada Xinhua, Sabtu (21/6/2008).
Jiang saat ini melakukan pidato keliling dan akan memangku jabatan segera setelah ia kembali ke Jiangyou, kata pejabat tersebut. Su membantah laporan media bahwa pengangkatan itu telah ditangguhkan akibat kontroversi.
Banyak orang menyampaikan keberatan ketika pemerintah Jiangyou meminta pendapat masyarakat setelah melakukan pengangkatan. Mereka mengatakan satu posisi resmi tak boleh digunakan untuk mempromoasikan seorang contoh moral.
"Pengangkatan semacam itu akan menyulut kegiatan spekulasi," tulis satu anggota masyarakat pengguna internet yang bernama "West Line" di forum internet terkemuka forum.xinhuanet.com, sementara seorang lagi menyatakan promosi mesti dilandasi atas kemampuan seseorang.
Tetapi ada banyak juga pendukung pengangkatan Jiang. Mereka mengatakan apa yang dilakukannya memperlihatkan bahwa ia adalah seorang petugas negara yang baik. Su, pejabat di Jiangyou, memuji perdebatan tersebut, dan mengatakan, "Itu memperlihatkan masyarakat tertarik pada promosi para pejabat pemerintah dan antusiasme mereka pada politik."
Namun Su mengatakan, "Kami telah melewati prosedur yang seharusnya dan percaya ia memenuhi syarat untuk posisi barunya." Jiang (30), ibu satu anak yang berusia enam bulan, menitipkan bayinya sendiri kepada kedua orang-tuanya dan ikut dalam kegiatan pertolongan bencana setelah gempa Sichuan.
Karena terdorong oleh nasib buruk banyak bayi yang terpisah dari ibu mereka, Polwan Jiang akhirnya memberi ASI kepada sembilan bayi. Gambar saat ia menyusui tersebar di seluruh negeri tersebut, sehingga ia diberi nama julukan "ibu polisi".
Sejak itu, ia telah mendapat sebutan penghargaan seperti "pahlawan dan personil polisi panutan" dari Kementerian Layanan Masyarakat dan Departemen Organisasi Komit Pusat CPC. (xinhua/kcm)
Pos Kupang edisi Senin, 23 Juni 2008 halaman 19
Lanjut...
"Jiang diangkat menjadi anggota Komite Biro Keamanan Masyarakat Jiangyou, Partai Komunis China (CPC), dan Wakil Komisaris Biro itu, Kamis," kata seorang pejabat bermarga Su dari Departemen Organisasi Komite CPC Jiangyou, Propinsi Sichuan, kepada Xinhua, Sabtu (21/6/2008).
Jiang saat ini melakukan pidato keliling dan akan memangku jabatan segera setelah ia kembali ke Jiangyou, kata pejabat tersebut. Su membantah laporan media bahwa pengangkatan itu telah ditangguhkan akibat kontroversi.
Banyak orang menyampaikan keberatan ketika pemerintah Jiangyou meminta pendapat masyarakat setelah melakukan pengangkatan. Mereka mengatakan satu posisi resmi tak boleh digunakan untuk mempromoasikan seorang contoh moral.
"Pengangkatan semacam itu akan menyulut kegiatan spekulasi," tulis satu anggota masyarakat pengguna internet yang bernama "West Line" di forum internet terkemuka forum.xinhuanet.com, sementara seorang lagi menyatakan promosi mesti dilandasi atas kemampuan seseorang.
Tetapi ada banyak juga pendukung pengangkatan Jiang. Mereka mengatakan apa yang dilakukannya memperlihatkan bahwa ia adalah seorang petugas negara yang baik. Su, pejabat di Jiangyou, memuji perdebatan tersebut, dan mengatakan, "Itu memperlihatkan masyarakat tertarik pada promosi para pejabat pemerintah dan antusiasme mereka pada politik."
Namun Su mengatakan, "Kami telah melewati prosedur yang seharusnya dan percaya ia memenuhi syarat untuk posisi barunya." Jiang (30), ibu satu anak yang berusia enam bulan, menitipkan bayinya sendiri kepada kedua orang-tuanya dan ikut dalam kegiatan pertolongan bencana setelah gempa Sichuan.
Karena terdorong oleh nasib buruk banyak bayi yang terpisah dari ibu mereka, Polwan Jiang akhirnya memberi ASI kepada sembilan bayi. Gambar saat ia menyusui tersebar di seluruh negeri tersebut, sehingga ia diberi nama julukan "ibu polisi".
Sejak itu, ia telah mendapat sebutan penghargaan seperti "pahlawan dan personil polisi panutan" dari Kementerian Layanan Masyarakat dan Departemen Organisasi Komit Pusat CPC. (xinhua/kcm)
Pos Kupang edisi Senin, 23 Juni 2008 halaman 19
Gerakan Kedaulatan Pangan Atasi Gizi Buruk
Posted On 21 Juni 2008 at di 08.05.00 by JawapogoINDONESIA sudah merdeka lebih dari 62 tahun, namun persoalan gizi buruk masih menghantui sebagian warganya. Sungguh mengenaskan. Bagaimana bisa di era sekarang, masih dijumpai ribuan, mungkin malah ratusan ribu anak balita, yang menjadi pemegang masa depan Indonesia menderita gizi buruk.
Coba lihat dan tengok sesaat ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Di sana masih dijumpai sebanyak 1.466 kasus gizi buruk yang melanda anak-anak balita. Itu yang terdata. Jadi mungkin angka sesungguhnya bisa lebih dari itu.
Sebanyak 1.466 kasus gizi buruk yang melanda anak-anak balita di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sebenarnya bukan hanya menjadi persoalan pemerintah TTU. Tetapi ternyata kasus gizi buruk juga terjadi di seluruh kabupaten di NTT, termasuk di Kota Kupang. Hanya saja, sorotan media terhadap kasus ini pertama adalah yang pertama kalinya di daerah yang berbatasan langsung dengan daerah enklave Timor Leste ini.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) TTU, Pater Marianus Kobatoyo, SVD, menilai, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) TTU tidak serius dalam menangani 1.178 anak balita yang tertimpa gizi buruk dan kurang gizi di daerah ini. Padahal, anak-anak balita tersebut memiliki hak hidup dan hak untuk tumbuh kembang serta hak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, antara lain melalui pelayanan kesehatan.
Dikatakannya, dalam kondisi yang begitu memrihatinkan dan mendapatkan perhatian nasional, mestinya pemerintah menghentikan berbagai kegiatan yang menguras kas daerah dalam jumlah besar dengan mengalihkannya bagi kepentingan yang jauh lebih besar dan langsung menyentuh akar persoalan yang tengah dihadapi daerah ini.
Ketidakseriusan pemerintah kabupaten terlihat jelas ketika penanganan kasus gizi buruk di daerah ini pada tahun-tahun sebelumnya mendapatkan bantuan dari Care International yang membangun Panti Rawat Gizi yang tediri dari sebuah gedung lengkap dengan fasilitasnya. Bahkan, lembaga ini sempat menangani pemulihan status gizi buruk yang menimpa banyak balita di daerah ini.
Justru setelah panti tersebut diserahkan kepada pemerintah TTU, sempat tidak difungsikan karena ketiadaan dana operasional. Padahal, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TTU tahun 2007 telah dialokasikan Rp 189 juta untuk penanganan kasus gizi buruk di panti tersebut. Sehingga panti yang dikhususkan bagi pemulihan gizi balita terkesan diterlantarkan begitu saja.
Mestinya, tingginya kasus gizi buruk dapat ditekan dengan memanfatkan panti yang berkapasitas 18 pasien tersebut secara berkesinambungan. Di mana, pada setiap putaran ditangani 18 kasus. Apabila status gizinya membaik setelah dilakukan intervensi, pasien dapat dipulangkan dan didatangkan lagi 18 penderita gizi buruk yang tercatat di berbagai puskesmas.
Bupati TTU, Drs. Gabriel Manek, M.Si, di Kefamenanu, belum lama ini secara tegas menolak anggapan bahwa kasus gizi buruk ini hanya terjadi di TTU. "Kasus gizi buruk ini secara merata terjadi di seluruh daerah di NTT. Jadi bukan hanya menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah TTU. Tetapi, secara
pribadi saya harus berterima kasih kepada teman-teman pers atas apa yang diungkap teman-teman wartawan," imbuhnya.
Sangat serius
Dikatakannya, pemerintah sangat serius menangani kasus gizi buruk yang ada. Di mana, telah distribusikan bantuan susu dan makanan tambahan ke 15 puskesmas yang tersebar di TTU. Selain itu, alokasi dana APBD untuk penanganan gizi buruk telah dicairkan dan dimanfaatkan. Demikian pula, Panti Rawat Gizi yang ada telah dioptimalkan bagi penanganan sejumlah anak penderita gizi buruk.
Keseriusan pemerintah, lanjutnya, adalah dengan mencanangkan Gerakan Penanganan Diare dan Gizi Buruk sejak Juli 2007 dan disusul dengan Gerakan Kedaulatan Pangan yang dicanangkan April 2008. "Biasanya kasus gizi buruk muncul setelah timbulnya kasus diare. Itulah penanganannya harus serempak karena menurunnya daya tahan anak setelah terserang diare, mengakibatkan status gizi anak juga berkurang," tuturnya.
Menurut Bupati Manek, keseriusan pemerintah tidak ada artinya apabila tidak didukung masyarakat itu sendiri. Sebab, perilaku masyarakat yang sudah membudaya selama ini adalah, anak-anak yang menderita penyakit kurang mendapatkan perhatian orang tua. Anak-anak itu hanya diberi makan seadanya, tanpa peduli akan kadar gizi dalam makanan yang diberikan. Apalagi kalau persediaan pangan keluarga sudah menipis.
Sesuai hasil pelacakan yang dilakukan tim medis TTU hingga pekan kedua September 2007, terdapat 1.466 kasus gizi buruk, di antaranya 35 penderita dengan kelainan klinis dan 7.267 balita yang berstatus gizi kurang. Ini
menunjukkan, persoalan gizi buruk masih tinggi di daerah ini dan perlu mendapatkan prioritas dalam penanganannya.
Nikolas Kono, salah satu warga TTU, mengaku, sebenarnya penyebab masalah gizi buruk yang menimpa anak-anak balita di daerah ini adalah budaya belis atau mahar dalam setiap proses perkawinan. Di mana, umumnya keluarga calon isteri menentukan harga belis dalam jumlah yang tinggi dan sering tidak masuk diakal. Dengan demikian, keluarga muda yang ada
harus bekerja keras untuk menutupi hutang belis itu.
Dikatakannya, suami atau kepala keluarga harus tahu diri dengan membawa ternak atau bahan makanan ketika keluarga perempuan mengadakan pesta atau hajatan. Akibatnya, persediaan makanan sangat cepat terkuras untuk pesta-pesta keluarga. Misalnya, saat anak dibaptiskan, sambut baru, pinangan, perkawinan maupun saat ada anggota keluarga yang meninggalk dunia.
Perincian
Data yang diperoleh dari Kepala Dinas Kesehatan TTU, dr. Michael Suri, MM mengungkapkan, hasil pelacakan yang dilakukan petugas Puskesmas Eban, tercatat
600 balita gizi kurang, 284 balita gizi buruk dan tiga penderita gizi buruk dengan kelainan klinis. Di Puskesmas Oeolo, tercatat 494 kasus gizi kurang dan 93 gizi buruk. Sementara di Nunpene, tercatat 619 gizi kurang, 102 gizi buruk dan dua gizi buruk dengan kelainan klinis.
Pelacakan di Puskesmas Sasi mencatat, 642 gizi kurang, 87 gizi buruk dan empat gizi buruk dengan kelainan klinis. Di Puskesmas Noemuti, tercatat 298 kasus gizi kurang dan 21 kasus gizi buruk. Puskesmas Oemeu, tercatrat 364 gizi
kurangh, 93 gizi buruk dan dua gizi buruk dengan kelainan klkinis. Puskesmas Maubesi mencatat 756 gizi kurang, 130 gizi buruk dan satu gizi buruik dengan kelainan klinis. Puskesmas Oelolok mencatat 760 gizi kurang, 167 gizi buruk dan tiga gizi buruk dengan kelainan klinis.
Sementara itu, di Puskesmas Wini tercatat 325 kasus gizi kurang dan 11 gizi buruk dan tiga gizi buruk dengan kelainan klinis. Puskesmas Manufui mencatat 427 gizi kurang dan 67 gizi buruk. Puskesmas Ponu mencatat 387 gizi kurang, 115 gizi buruk dan tiga gizi buruk dengan kelainan klinis. Puskesmas Kaubele mencatat 301 gizi kurang dan 45 gizi buruk. Puskesmas Tasinifu mencatat 380 gizi kurang dan 80 gizi buruk. Puskesmas Bitefa mencatat 446 gizi kurang, 109 gizi buruk dan empat gizi buruk dengan kelainan klinis.
Menurut dr. Michael Suri, pelacakan yang dilakukan petugas kesehatan di setiap puskesmas tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus gizi
buruk. Sebab, dengan adanya data resmi penderita gizi kurang dan gizi buruk maupun gizi buruk dengan kelainan klinis akan memudahkan pemerintah dalam melakukan intervensi.
Keterbatasan anggaran untuk penanganan 35 kasus gizi buruk dengan kelainan klinis saja membutuhkan biaya sebesar Rp 37,8 juta. Di mana setiap anak balita membutuhkan biaya sebesar Rp 12.000 per hari dengan masa intervensi selama 90 hari. Sementara untuk penanganan 1.466 kasus gizi buruk dibutuhkan dana sebesar Rp 1.583.280.000.
Padahal, alokasi dana APBD untuk penanganan gizi buruk hanya Rp 198 juta. Sehingga, masih dibutuhkan lagi dana sebesar Rp 1.394.280.000 untuk penanganan lanjutan. Untuk itu, segera diusulkan penambahan dana dalam Sidang Perubahan Anggaran bagi penanganan kasus gizi buruk ini.
Anggota DPR RI, dr. Charles Mesang, yang ditemui di pelataran Kantor Bupati TTU di Kefamenanu pekan lalu mengatakan, pihaknya memberikan perhatian serius terhadap kasus gizi buruk yang melanda seluruh kabupaten/kota di NTT, termasuk di TTU.
Untuk itu, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Departemen Kesehatan dan hasilnya, sejumlah bantuan susu dan makanan tambahan telah didistribusikan ke seluruh daerah.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan memberikan data resmi menyangkut kasus gizi buruk yang ada di daerahnya. Sehingga nantinya dapat dibahas di DPR agar dapat ditetapkan alokasi anggaran bagi penanganan kasus gizi buruk yang masih menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di NTT.
"Penanganan gizi buruk membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga perlu dukungan dana dari pemerintah pusat lewat APBN," tambahnya. * (suara pembaruan)
http://spiritentete.blogspot.com/2008/06/gerakan-kedaulatan-pangan-atasi-gizi.html
Coba lihat dan tengok sesaat ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Di sana masih dijumpai sebanyak 1.466 kasus gizi buruk yang melanda anak-anak balita. Itu yang terdata. Jadi mungkin angka sesungguhnya bisa lebih dari itu.
Sebanyak 1.466 kasus gizi buruk yang melanda anak-anak balita di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sebenarnya bukan hanya menjadi persoalan pemerintah TTU. Tetapi ternyata kasus gizi buruk juga terjadi di seluruh kabupaten di NTT, termasuk di Kota Kupang. Hanya saja, sorotan media terhadap kasus ini pertama adalah yang pertama kalinya di daerah yang berbatasan langsung dengan daerah enklave Timor Leste ini.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) TTU, Pater Marianus Kobatoyo, SVD, menilai, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) TTU tidak serius dalam menangani 1.178 anak balita yang tertimpa gizi buruk dan kurang gizi di daerah ini. Padahal, anak-anak balita tersebut memiliki hak hidup dan hak untuk tumbuh kembang serta hak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, antara lain melalui pelayanan kesehatan.
Dikatakannya, dalam kondisi yang begitu memrihatinkan dan mendapatkan perhatian nasional, mestinya pemerintah menghentikan berbagai kegiatan yang menguras kas daerah dalam jumlah besar dengan mengalihkannya bagi kepentingan yang jauh lebih besar dan langsung menyentuh akar persoalan yang tengah dihadapi daerah ini.
Ketidakseriusan pemerintah kabupaten terlihat jelas ketika penanganan kasus gizi buruk di daerah ini pada tahun-tahun sebelumnya mendapatkan bantuan dari Care International yang membangun Panti Rawat Gizi yang tediri dari sebuah gedung lengkap dengan fasilitasnya. Bahkan, lembaga ini sempat menangani pemulihan status gizi buruk yang menimpa banyak balita di daerah ini.
Justru setelah panti tersebut diserahkan kepada pemerintah TTU, sempat tidak difungsikan karena ketiadaan dana operasional. Padahal, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TTU tahun 2007 telah dialokasikan Rp 189 juta untuk penanganan kasus gizi buruk di panti tersebut. Sehingga panti yang dikhususkan bagi pemulihan gizi balita terkesan diterlantarkan begitu saja.
Mestinya, tingginya kasus gizi buruk dapat ditekan dengan memanfatkan panti yang berkapasitas 18 pasien tersebut secara berkesinambungan. Di mana, pada setiap putaran ditangani 18 kasus. Apabila status gizinya membaik setelah dilakukan intervensi, pasien dapat dipulangkan dan didatangkan lagi 18 penderita gizi buruk yang tercatat di berbagai puskesmas.
Bupati TTU, Drs. Gabriel Manek, M.Si, di Kefamenanu, belum lama ini secara tegas menolak anggapan bahwa kasus gizi buruk ini hanya terjadi di TTU. "Kasus gizi buruk ini secara merata terjadi di seluruh daerah di NTT. Jadi bukan hanya menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah TTU. Tetapi, secara
pribadi saya harus berterima kasih kepada teman-teman pers atas apa yang diungkap teman-teman wartawan," imbuhnya.
Sangat serius
Dikatakannya, pemerintah sangat serius menangani kasus gizi buruk yang ada. Di mana, telah distribusikan bantuan susu dan makanan tambahan ke 15 puskesmas yang tersebar di TTU. Selain itu, alokasi dana APBD untuk penanganan gizi buruk telah dicairkan dan dimanfaatkan. Demikian pula, Panti Rawat Gizi yang ada telah dioptimalkan bagi penanganan sejumlah anak penderita gizi buruk.
Keseriusan pemerintah, lanjutnya, adalah dengan mencanangkan Gerakan Penanganan Diare dan Gizi Buruk sejak Juli 2007 dan disusul dengan Gerakan Kedaulatan Pangan yang dicanangkan April 2008. "Biasanya kasus gizi buruk muncul setelah timbulnya kasus diare. Itulah penanganannya harus serempak karena menurunnya daya tahan anak setelah terserang diare, mengakibatkan status gizi anak juga berkurang," tuturnya.
Menurut Bupati Manek, keseriusan pemerintah tidak ada artinya apabila tidak didukung masyarakat itu sendiri. Sebab, perilaku masyarakat yang sudah membudaya selama ini adalah, anak-anak yang menderita penyakit kurang mendapatkan perhatian orang tua. Anak-anak itu hanya diberi makan seadanya, tanpa peduli akan kadar gizi dalam makanan yang diberikan. Apalagi kalau persediaan pangan keluarga sudah menipis.
Sesuai hasil pelacakan yang dilakukan tim medis TTU hingga pekan kedua September 2007, terdapat 1.466 kasus gizi buruk, di antaranya 35 penderita dengan kelainan klinis dan 7.267 balita yang berstatus gizi kurang. Ini
menunjukkan, persoalan gizi buruk masih tinggi di daerah ini dan perlu mendapatkan prioritas dalam penanganannya.
Nikolas Kono, salah satu warga TTU, mengaku, sebenarnya penyebab masalah gizi buruk yang menimpa anak-anak balita di daerah ini adalah budaya belis atau mahar dalam setiap proses perkawinan. Di mana, umumnya keluarga calon isteri menentukan harga belis dalam jumlah yang tinggi dan sering tidak masuk diakal. Dengan demikian, keluarga muda yang ada
harus bekerja keras untuk menutupi hutang belis itu.
Dikatakannya, suami atau kepala keluarga harus tahu diri dengan membawa ternak atau bahan makanan ketika keluarga perempuan mengadakan pesta atau hajatan. Akibatnya, persediaan makanan sangat cepat terkuras untuk pesta-pesta keluarga. Misalnya, saat anak dibaptiskan, sambut baru, pinangan, perkawinan maupun saat ada anggota keluarga yang meninggalk dunia.
Perincian
Data yang diperoleh dari Kepala Dinas Kesehatan TTU, dr. Michael Suri, MM mengungkapkan, hasil pelacakan yang dilakukan petugas Puskesmas Eban, tercatat
600 balita gizi kurang, 284 balita gizi buruk dan tiga penderita gizi buruk dengan kelainan klinis. Di Puskesmas Oeolo, tercatat 494 kasus gizi kurang dan 93 gizi buruk. Sementara di Nunpene, tercatat 619 gizi kurang, 102 gizi buruk dan dua gizi buruk dengan kelainan klinis.
Pelacakan di Puskesmas Sasi mencatat, 642 gizi kurang, 87 gizi buruk dan empat gizi buruk dengan kelainan klinis. Di Puskesmas Noemuti, tercatat 298 kasus gizi kurang dan 21 kasus gizi buruk. Puskesmas Oemeu, tercatrat 364 gizi
kurangh, 93 gizi buruk dan dua gizi buruk dengan kelainan klkinis. Puskesmas Maubesi mencatat 756 gizi kurang, 130 gizi buruk dan satu gizi buruik dengan kelainan klinis. Puskesmas Oelolok mencatat 760 gizi kurang, 167 gizi buruk dan tiga gizi buruk dengan kelainan klinis.
Sementara itu, di Puskesmas Wini tercatat 325 kasus gizi kurang dan 11 gizi buruk dan tiga gizi buruk dengan kelainan klinis. Puskesmas Manufui mencatat 427 gizi kurang dan 67 gizi buruk. Puskesmas Ponu mencatat 387 gizi kurang, 115 gizi buruk dan tiga gizi buruk dengan kelainan klinis. Puskesmas Kaubele mencatat 301 gizi kurang dan 45 gizi buruk. Puskesmas Tasinifu mencatat 380 gizi kurang dan 80 gizi buruk. Puskesmas Bitefa mencatat 446 gizi kurang, 109 gizi buruk dan empat gizi buruk dengan kelainan klinis.
Menurut dr. Michael Suri, pelacakan yang dilakukan petugas kesehatan di setiap puskesmas tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus gizi
buruk. Sebab, dengan adanya data resmi penderita gizi kurang dan gizi buruk maupun gizi buruk dengan kelainan klinis akan memudahkan pemerintah dalam melakukan intervensi.
Keterbatasan anggaran untuk penanganan 35 kasus gizi buruk dengan kelainan klinis saja membutuhkan biaya sebesar Rp 37,8 juta. Di mana setiap anak balita membutuhkan biaya sebesar Rp 12.000 per hari dengan masa intervensi selama 90 hari. Sementara untuk penanganan 1.466 kasus gizi buruk dibutuhkan dana sebesar Rp 1.583.280.000.
Padahal, alokasi dana APBD untuk penanganan gizi buruk hanya Rp 198 juta. Sehingga, masih dibutuhkan lagi dana sebesar Rp 1.394.280.000 untuk penanganan lanjutan. Untuk itu, segera diusulkan penambahan dana dalam Sidang Perubahan Anggaran bagi penanganan kasus gizi buruk ini.
Anggota DPR RI, dr. Charles Mesang, yang ditemui di pelataran Kantor Bupati TTU di Kefamenanu pekan lalu mengatakan, pihaknya memberikan perhatian serius terhadap kasus gizi buruk yang melanda seluruh kabupaten/kota di NTT, termasuk di TTU.
Untuk itu, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Departemen Kesehatan dan hasilnya, sejumlah bantuan susu dan makanan tambahan telah didistribusikan ke seluruh daerah.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan memberikan data resmi menyangkut kasus gizi buruk yang ada di daerahnya. Sehingga nantinya dapat dibahas di DPR agar dapat ditetapkan alokasi anggaran bagi penanganan kasus gizi buruk yang masih menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di NTT.
"Penanganan gizi buruk membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga perlu dukungan dana dari pemerintah pusat lewat APBN," tambahnya. * (suara pembaruan)
http://spiritentete.blogspot.com/2008/06/gerakan-kedaulatan-pangan-atasi-gizi.html
Gizi Buruk di Halaman Depan RI
Posted On at di 07.56.00 by JawapogoJakarta, Kompas - Kasus gizi buruk pada anak berusia di bawah lima tahun atau balita muncul lagi di Jakarta Utara. Ada 1.219 bayi dalam pantauan untuk program perbaikan gizi. Sebanyak 788 anak balita di antaranya menderita gizi kurang, dan bahkan sisanya, 431 anak balita, menderita gizi buruk hingga ada yang harus dirawat di rumah sakit.
Penyebab umum kasus gizi buruk ialah faktor ekonomi. "Misalnya akibat kekurangan makanan, asupan gizi untuk anak menjadi berkurang. Kualitas makanan pun buruk. Lingkungan yang jelek juga ikut menyebabkan munculnya penyakit," kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Utara Paripurna Harimuda di Jakarta, Kamis (19/6/2008).
Jumlah anak balita tersebut, kata Paripurna, adalah hasil akumulasi penimbangan di lima kecamatan di Jakarta Utara selama bulan Mei. Diketahui, 1.219 anak balita masuk dalam kategori bawah garis merah (BGM), seperti terekam pada lembar kartu menuju sehat (KMS).
Kasus gizi buruk tidak terjadi secara akut, tetapi ditandai dengan kenaikan berat badan anak yang tidak cukup selama beberapa bulan. "Dan hal itu diukur berdasarkan penimbangan di posyandu," kata Paripurna.
Dari jumlah total itu, sebanyak 160 anak balita kategori BGM ditemukan di Kecamatan Penjaringan, 70 anak di Pademangan, 240 anak di Tanjung Priok, 368 anak di Koja, 26 anak di Kelapa Gading, dan 255 anak di Cilincing. (CAL)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/20/01165981/gizi.buruk.muncul.lagi.di.jakarta.utara
Penyebab umum kasus gizi buruk ialah faktor ekonomi. "Misalnya akibat kekurangan makanan, asupan gizi untuk anak menjadi berkurang. Kualitas makanan pun buruk. Lingkungan yang jelek juga ikut menyebabkan munculnya penyakit," kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Utara Paripurna Harimuda di Jakarta, Kamis (19/6/2008).
Jumlah anak balita tersebut, kata Paripurna, adalah hasil akumulasi penimbangan di lima kecamatan di Jakarta Utara selama bulan Mei. Diketahui, 1.219 anak balita masuk dalam kategori bawah garis merah (BGM), seperti terekam pada lembar kartu menuju sehat (KMS).
Kasus gizi buruk tidak terjadi secara akut, tetapi ditandai dengan kenaikan berat badan anak yang tidak cukup selama beberapa bulan. "Dan hal itu diukur berdasarkan penimbangan di posyandu," kata Paripurna.
Dari jumlah total itu, sebanyak 160 anak balita kategori BGM ditemukan di Kecamatan Penjaringan, 70 anak di Pademangan, 240 anak di Tanjung Priok, 368 anak di Koja, 26 anak di Kelapa Gading, dan 255 anak di Cilincing. (CAL)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/20/01165981/gizi.buruk.muncul.lagi.di.jakarta.utara
Gizi Buruk Meningkat
Posted On at di 07.52.00 by JawapogoBanjarmasin, Kompas - Temuan kasus anak balita bergizi buruk di Kalimantan Selatan meningkat. Apabila bulan Maret terdapat 14 kasus, pertengahan Juni jumlahnya melonjak menjadi 95 kasus, 6 di antaranya meninggal. Selain kemiskinan dan rendahnya pengetahuan, kurangnya tenaga kesehatan juga menjadi penyebab.
Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Rosehan Adani melalui Kepala Subdinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rudiansyah, Kamis (19/6/2008) di Banjarmasin, menyatakan, kasus gizi buruk terjadi hampir merata di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Anak balita penderita gizi buruk kini mendapat makanan tambahan berupa bubur instan, biskuit, dan susu. Selain itu, tiap keluarga mendapat Rp 750.000 dari Pemerintah Provinsi Kalsel untuk perbaikan gizi.
Menurut Rudiansyah, kesehatan anak balita tidak terpantau karena 95 persen tidak pernah dibawa ke posyandu. Selain miskin, kesadaran orangtua terhadap kesehatan rendah akibat rendahnya pendidikan. "Pendidikan orangtua 90 persen hanya sekolah dasar, bahkan ada yang tidak tamat," katanya.
Pelayanan kesehatan juga terbatas. Dari 1.892 desa di Kalsel, sebanyak 816 desa belum punya bidan desa. Pemprov Kalsel menargetkan, tahun 2010 seluruh desa di Kalsel memiliki bidan. Rudiansyah memprediksikan, temuan gizi buruk akan makin banyak akibat makin beratnya kondisi ekonomi.
Salah satu penderita, Aminah (2), anak bungsu Farida (35), saat ditemui rumah kontrakan di Gang Gandapura, Banjarmasin, Kamis petang, kondisinya mulai membaik setelah mendapat makanan tambahan.
Farida punya tiga anak lain, yaitu Fitri (10), Muhammad (7) yang berbadan kurus dan tidak bisa bicara, dan Suharda (6) yang mengalami lumpuh. Farida bekerja sebagai pengupas bawang. Suaminya, Ramli, bekerja di Malaysia dan tidak ada kabar.
Sementara di Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Djono Koesanto menuturkan, pihaknya berusaha menjaring kasus anak balita bergizi buruk di Kalteng lewat posyandu. Ada 1.700 posyandu aktif di 13 kabupaten/kota di Kalteng. Hasilnya, lima bulan terakhir ditemukan 10 kasus gizi buruk di beberapa kabupaten.
Selain mengaktifkan posyandu, ada juga proyek percontohan memberantas gizi buruk dengan menempatkan 10 lulusan akademi gizi sebagai pendamping dan pelatih kader posyandu serta mengunjungi warga untuk memberikan penyuluhan kesehatan dan gizi kepada para orangtua.
Para petugas dikontrak Dinas Kesehatan Kalteng dengan upah Rp 500.000 per bulan. (FUL/CAS)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/20/01102090/gizi.buruk.meningkat
Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Rosehan Adani melalui Kepala Subdinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rudiansyah, Kamis (19/6/2008) di Banjarmasin, menyatakan, kasus gizi buruk terjadi hampir merata di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Anak balita penderita gizi buruk kini mendapat makanan tambahan berupa bubur instan, biskuit, dan susu. Selain itu, tiap keluarga mendapat Rp 750.000 dari Pemerintah Provinsi Kalsel untuk perbaikan gizi.
Menurut Rudiansyah, kesehatan anak balita tidak terpantau karena 95 persen tidak pernah dibawa ke posyandu. Selain miskin, kesadaran orangtua terhadap kesehatan rendah akibat rendahnya pendidikan. "Pendidikan orangtua 90 persen hanya sekolah dasar, bahkan ada yang tidak tamat," katanya.
Pelayanan kesehatan juga terbatas. Dari 1.892 desa di Kalsel, sebanyak 816 desa belum punya bidan desa. Pemprov Kalsel menargetkan, tahun 2010 seluruh desa di Kalsel memiliki bidan. Rudiansyah memprediksikan, temuan gizi buruk akan makin banyak akibat makin beratnya kondisi ekonomi.
Salah satu penderita, Aminah (2), anak bungsu Farida (35), saat ditemui rumah kontrakan di Gang Gandapura, Banjarmasin, Kamis petang, kondisinya mulai membaik setelah mendapat makanan tambahan.
Farida punya tiga anak lain, yaitu Fitri (10), Muhammad (7) yang berbadan kurus dan tidak bisa bicara, dan Suharda (6) yang mengalami lumpuh. Farida bekerja sebagai pengupas bawang. Suaminya, Ramli, bekerja di Malaysia dan tidak ada kabar.
Sementara di Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Djono Koesanto menuturkan, pihaknya berusaha menjaring kasus anak balita bergizi buruk di Kalteng lewat posyandu. Ada 1.700 posyandu aktif di 13 kabupaten/kota di Kalteng. Hasilnya, lima bulan terakhir ditemukan 10 kasus gizi buruk di beberapa kabupaten.
Selain mengaktifkan posyandu, ada juga proyek percontohan memberantas gizi buruk dengan menempatkan 10 lulusan akademi gizi sebagai pendamping dan pelatih kader posyandu serta mengunjungi warga untuk memberikan penyuluhan kesehatan dan gizi kepada para orangtua.
Para petugas dikontrak Dinas Kesehatan Kalteng dengan upah Rp 500.000 per bulan. (FUL/CAS)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/20/01102090/gizi.buruk.meningkat