GIZI PANGAN NTT

* Penyebab Gizi Buruk

1. Penyebab tak langsung

Kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi, menderita penyakit infeksi, cacat bawaan, dan menderita penyakit kanker.

2. Penyebab langsung

Ketersediaan pangan rumah tangga, perilaku, pelayanan kesehatan. Sedangkan faktor-faktor lain selain faktor kesehatan, tetapi juga merupakan Masalah Utama Gizi buruk adalah Kemiskinan, Pendidikan rendah, Ketersediaan pangan dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, untuk mengastasi gizi buruk dibutuhkan kerjasama lintas sektor.

* Gejala dan Tanda Gizi Buruk

Ada 3 macam tipe Gizi buruk, yaitu :

1. Tipe Kwashiorkor, dengan tanda-tanda dan gejala adalah sebagai berikut:

* Tampak sangat kurus dan atau edema pada kedua punggung kaki sampai seluruh tubuh.

* Perubahan Status mental

* Rambut tipis kemerahan seperti warna rambut jagung, mudah dicabut tanpa rasa sakit, rontok

* Wajah membulat dan sembab

* Pandangan mata sayu

* Pembesaran hati

* Kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman dan terkelupas

2. Tipe Marasmus, dengan tanda-tanda dan gejala sebagai berikut:

* Tampak sangat kurus

* Wajah seperti orang tua

* Cengeng, rewel

* Kulit keriput

* Perut cekung

3. Tipe Marasmik-Kwashiorkor

Merupakan gabungan beberapa gejala klinik Kwashiorkor - Marasmus.

* Penyakit penyerta/ Penyulit pada Anak Gizi Buruk

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, anak yang berada dalam status gizi buruk, umumnya sangat rentan terhadap penyakit. Seperti lingkaran setan, penyakit-penyakit tersebut justru menambah rendahnya status gizi anak. Penyakit-penyakit tersebut adalah:

* ISPA

* Diare persisten

* Cacingan

* Tuberkulosis

* Malaria

* HIV / AIDS

Bagaimana penanganan anak dengan kasus Gizi buruk?

Pemberian makanan secara teratur, bertahap, porsi kecil, sering dan mudah diserap

Makan aneka ragam makanan, beri ASI, makanan mengandung minyak, santan dan lemak, berikan buah-buahan.

Bagaimana cara mengatasi masalah Gizi ?

* Lingkungan harus disehatkan misalnya dengan mengupayakan pekarangan rumah menjadi taman gizi

* Perilaku harus diubah sehingga menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS).

PHBS Bidang Gizi yang harus diperhatikan adalah:

* Makan dengan Gizi seimbang

* Minum tablet besi selama hamil

* Memberi bayi ASI eksklusif

* Mengkonsumsi garam beryodium

* Memberi bayi dan balita kapsul vitamin A.

* Pemecahan Masalah Gizi

Masalah Gizi buruk, tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan. Gizi Buruk merupakan dampak dari berbagai macam penyebab. Seperti rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, ketersediaan pangan, transportasi, adat istiadat (sosial budaya), dan sebagainya. Oleh karena itu, pemecahannyapun harus secara komprehensip.

* Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PHBS ( Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ) dapat merupakan titik pangkal bagi terciptanya lingkungan sehat dan hilangnya pengganggu kesehatan. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya kedua hal tersebut diupayakan melalui perilaku manusia. Lingkungan akan menjadi sehat, jika manusia mau berperilaku hidup bersih dan sehat. Pengganggu kesehatan juga akan dihilangkan jika manusia mau berperilaku untuk mengupayakannya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyebab utama timbulnya masalah-masalah Gizi dalam bidang kesehatan adalah masalah perilaku. Misalnya untuk mencegah terjadinya kekurangan Protein pada balita, maka perilaku ibu dalam memberi makan balitanya harus diubah, sehingga menjadi pola makan dengan gizi seimbang. Perilaku keluarga dalam memanfaatkan pekarangan juga harus diubah, sehingga pekarangan menjadi taman gizi.

Strategi Departemen Kesehatan untuk penanganan Gizi Buruk:

* Menggerakan dan memberdayakan Masyarakat untuk hidup Sehat

* Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

* Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan

* Meningkatkan pembiayaan kesehatan

Langkah-langkah apakah yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk mengatasi masalah Gizi Buruk?

* Pertemuan dan Pelatihan Penatalaksanaan Gizi buruk untuk puskesmas

* Pelatihan Surveilans Gizi

* Pemberian MP ASI baik berupa bubur maupun biskuit untuk bayi dan balita terutama untuk keluarga miskin ( Berasal dari dana APBN )

* Pemberian susu kepada bayi dan balita untuk Kabupaten/Kota ( APBD )

* Tahun ini (2009), lewat dana BANSOS, dilaksanakan pelacakan Gizi buruk di Kabupaten/Kota.

* Saran

* Mohon perhatian Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti masalah-masalah Gizi buruk dilapangan.

* Perlu adanya kerjasama Lintas Sektor terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Sosial , Perindustrian, dan Dinas Pendidikan, BAPPEDA, serta sektor-sektor lain yang berkaitan dengan masalah Gizi dalam masyarakat. Bawalah anak Anda ke Posyandu untuk bisa memantau Berat badan anak setiap bulan.*

Indikator Kurang Energi Kronik (KEK) menggunakan standar LILA

Lurah Nerius mengajak semua kaum ibu memulai menu makanan lokal dalam keluarga. "Dulu, ubi hanya dijadikan teman minum kopi pagi, tapi sekarang ubi harus menjadi menu utama dalam keluarga. Saya mengajak kaum ibu memulainya dari dalam rumah masing-masing. Jangan hanya saat lomba baru sajikan makanan lokal bergizi, tapi setelah ini harus dilanjutkan di dalam keluarga," kata Nerius.

Dikatakannya, makanan lokal mempunyai gizi tinggi dan punya nilai ekonomi tinggi. Hendaknya makanan lokal yang ada diolah agar ke depan anak-anak di Madawat tidak terserang gizi buruk.

"Di Madawat ada gizi buruk dan gizi kurang. Mulai sekarang olah makanan lokal agar diberikan kepada anak-anak kita," kata Nerius.

Ketua TP PKK Kelurahan Madawat, Patrisia Seno Dekrasano mengatakan, program PKK di Madawat akan terus dilakukan untuk memberdayakan kaum ibu agar selalu memanfaatkan makanan lokal.

Makanan lokal yang ada hendaknya diolah menjadi makanan bergizi dan harus disajikan jadi menu utama dalam keluarga.

"Lomba ini hanya sebagai perangsang saja agar kaum ibu selalu menyajikan makanan lokal dalam keluarga," kata Patrisia.

Tim juri dalam perlombaan tersebut adalah Ny. Elly Tandjung, Maria Samaredo dan Silvia H. Sabeweo. Mereka menilai menu makanan yang disajikan para ibu dari 10 RW yang menjadi peserta lomba. Aneka makanan lokal disajikan seperti ubi, jagung, ikan dan makanan lokal lain yang diolah menjadi makanan siap saji. Usai penilaian dan pengumuman juara, panitia pelaksana dan peserta mencicipi makanan lokal disajikan dalam suasana kebersamaan. (ris)

Juara Lomba Makanan Lokal di Madawat :

1. Juara I RW 02

2. Juara II RW 09

3. Juara III RW 04

4. Juara IV RW 08

Pos Kupang 18 Januari 2010 halaman 9

Menurutnya, para perawat hanya membagikan kelambu kepada mereka yang memenuhi syarat dengan menyerahkan foto copi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu menuju sehat (KMS) serta kartu keluarga. Dinas menetapkan persyaratan ini untuk menghidari adanya penyusupan dari daerah lain yang ingin mendapatkan kelambu.

Terkait dengan pembagian kelambu, Lurah Oesapa Barat, Vera Suek, S.Sos mengatakan, pihak kelurahan hanya menyampaikan kepada masing-masing RT agar semua ibu hamil dan anak balita dapat mengambil kelambu di kantor lurah. "Kami dari kelurahan hanya memfasilitasi saja," katanya. (mas)

Saat ini RSU Prof. Dr. WZ Johannes Kupang merawat tujuh pasien demam berdarah dengue (DBD), enam pasien diare dan lima pasien gizi buruk.

Enam dari tujuh pasien DBD dirawat di ruang Kelas II dan III Anak dan satu pasien lainnya dirawat di ruang Kelas I Utama. Enam pasien diare juga menjalani perawatan di ruang Kelas II dan II Anak. Di ruang yang sama juga dirawat lima anak pasien gizi buruk.

Kepala ruangan Kelas II dan II Anak, Marlina Pattypeilohy saat ditemui, Selasa (19/1/2010), merincikan, tujuh pasien DBD dirawat di ruang B4, D4, D6, E1, E4, E6 dan ruang E7. Lima pasien gizi buruk dirawat di ruang B5, D2, G2, G4 dan G6. Sedangkan enam orang pasien diare dirawat di beberapa ruangan Kelas II dan III Anak. Dua dari tujuh pasien DBD adalah Mellani Mau (7 bulan) dan Lodya Malei Mani (9 tahun).

Melkianus Mau, orangtua Mellani Mau, saat ditemui di ruang perawatan, menjelaskan, anaknya mengalami panas tinggi. Beberapa saat kemudian kondisi tubuhnya kembali dingin. "Suhu badan panas dan dingin terus berlangsung hingga beberapa hari. Khawatir dengan suhu tubuhnya yang tidak menentu, kami bawa Melanni ke RSU. Setelah dilakukan pemeriksaan darah di laboratorium, hasilnya Mellani positif DBD," katanya.

Kondisi yang sama dialami Lodya Malei Mani, sebagaimana dijelaskan Betzeba Atapeda, kakak Lodya Malei Mani. Suhu tubuh Lodya panas dingin sejak dua minggu yang lalu.

"Setelah darahnya diperiksa di laboratorium, hasilnya Lodya positif DBD. Lodya mulai menjalani perawatan, Senin (18/1/2010)," kata Atapeda, warga Kelurahan Batuplat ini.

Susana Haning, orangtua Nita Haning, pasien gizi buruk, menjelaskan, Nita dirawat sejak Sabtu (9/1/2010). Kondisinya membaik sehingga pulang ke rumah di RT 10/RW 3, Kelurahan Oebufu. Setelah berada di rumah selama satu hari, pada Senin (18/1/2010), Nita kembali masuk RSU.

"Nita dirawat kembali karena sesuai hasil pemeriksaan dokter dari perbandingan tinggi dan berat badannya, masuk dalam klasifikasi gizi kurang," kata Susana.

Berdasarkan data rekam medis yang diperoleh Pos Kupang, sampai dengan Selasa (19/1/2010), RSU Kupang telah merawat 22 pasien DBD, 40 pasien diare dan lima pasien gizi buruk. (den)

Pos Kupang 20 Januari 2010 halaman 17

Vince menjelaskan, dari jumlah pasien DBD, yang masih dirawat 13 orang. Pasien ini dirawat di kelas satu anak enam orang dan di kelas dua dan tiga anak tujuh orang. Sementara pasien diare yang masih dirawat 11 orang dan pasien gizi buruk empat orang. Semuanya dirawat di ruang kelas dua dan tiga anak.

Wakil Kepala Bagian Ruang Kelas II dan III Anak, Hadiah Marsi, yang ditemui terpisah membenarkan di kelas II dan III sedang dirawat tujuh pasien DBD, diare dan gizi buruk. Pasien DBD dirawat di ruang D1, D2, D6, D9, E4, E5 dan G5.

Sedangkan pasien diare di ruang B3, C3, D4 dan ruang G1 hingga G7. Sementara pasien gizi buruk dirawat di ruang G2, G3, G4 dan G5.

Modesta Moi, orangtua Maria Mau (10 bulan) pasien suspek DBD, menjelaskan, ia terpaksa membawa anaknya ke RSU Kupang. Selama berobat di Puskesmas Maulafa, kondisi tubuh anaknya masih tetap panas dan dingin. Meski telah mengkonsumsi obat dari puskesmas.

"Saya takut anak saya terserang DBD. Saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan darah. Saya dan anak berdiri di luar ruangan perawatan, karena di dalam ruangan anak saya terus menangis. Mungkin dia kepanasan di dalam ruangan," katanya.

Dr. Maria Simplicia Fernandes, SpA, yang ditemui di ruang perawatan anak, mengatakan, tahun ini ada kecendrungan peningkatan pasien DBD jika dibandingkan tahun lalu. Simplicia menyarankan agar masyarakat terus membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal. Terutama di tempat-tempat sampah dan tempat genangan air. "Di tempat-tempat itu sangat potensial sebagai tempat berkembangbiaknya nyamuk," katanya. (den)

Pemkot Gelar Rapat Koordinasi

KASUS demam berdarah dengue (DBD) di Kota Kupang sejak minggu kedua bulan Oktober 2009 hingga tanggal 27 Januari 2010 mencapai 193 kasus.

Menyikapi meningkatnya kasus tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menggelar rapat koordinasi antara dinas kesehatan dengan camat dan lurah se-Kota Kupang. Rapat koordinasi itu untuk mendengar laporan dari masing-masing kecamatan dan tindak lanjutnya oleh pihak terkait.

Rapat ini dibuka oleh Wakil Walikota Kupang, Drs. Daniel Hurek, di ruang rapat Sasando Lantai III Kantor Walikota Kupang, Kamis (28/1/2010). Rapat ini dihadiri para camat dan lurah serta dokter dan paramedis dari masing-masing puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) se Kota Kupang. Hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, dr. Dominggus Sarambu serta stafnya.

Hurek mengatakan, kasus DBD disebabkan oleh faktor fungsi dimensi, yakni faktor pendidikan, ekonomi, kesehatan serta beberapa faktor lainnya. Secara tidak sengaja masyarakat telah menyediakan tempat pengembangbiakan penyakit DBD dengan membuka air pada bak - bak penampungan yang ada di rumah masing- masing.

Hurek menegaskan, hingga saat ini jumlah kasus DBD sangat tinggi, yakni mencapai 193 kasus. Jumlah tersebut harus diwaspadai, karena jika mencapai 250 kasus maka dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Untuk itu, kata Hurek, para camat, lurah dan paramedis masing-masing pustu dan puskesmas harus bekerja keras untuk mengantisipasi dengan program 3M, yakni menguras, menutup serta menguburkan kaleng-kaleng bekas.

"Lurah harus tahu berapa warga yang menderita DBD. Lurah jangan hanya duduk di belakang meja, tetapi harus selalu berada di tengah masyarakat untuk mengidentifikasi semua persoalan yang ada, termasuk DBD dan jangan sempai ada yang meninggal di rumah. Saya instruksikan, jika ada kasus DBD segera dilarikan ke RS untuk mendapatkan pertolongan. Pemerintah menyediakan biaya. Lurah segera berkoordinasi," tegas Hurek.

Hurek mangatakan, beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh masing- masing lurah, antara lain mengidentifikasi dan memastikan penyakit yang mewabah serta media penyebaran untuk kepentingan tindakan antisipasi. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat kesiapan paramedis dan peralatan pada masing-masing puskesmas dan pustu yang ada maka para petugas kesehatan harus siaga di tempat untuk memberikan pelayanan.

Selain itu, lurah juga harus berkoordinasi dengan pihak terkait guna melakukan tindakan antisipasi dan jangan sampai ada warga yang meninggal di rumah.

"Lurah jangan menjadi kepala kantor yang hanya duduk di belakang meja menunggu laporan, tapi harus turun langsung melakukan antisipasi," katanya.

Hurek juga meminta para lurah mengarahkan warga untuk membersihkan lingkungan masing-masing dengan kerja bakti bersama guna mengatasi kasus DBD yang kian meningkat. (mas)

Pos Kupang 29 Januari 2010 halaman 17

Penyakit Frambusia ditandai dengan munculnya lesi primer pada kulit berupa kutil (papiloma) pada muka dan anggota gerak, terutama kaki. Lesi ini tidak sakit, tapi bertahan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Lesi kemudian menyebar membentuk lesi yang khas berbentuk buah frambus (raspberry) dan terjadi ulkus (luka terbuka). Stadium lanjut dari penyakit ini berakhir dengan kerusakan kulit dan tulang di daerah yang terkena dan dapat menimbulkan kecacatan 10-20 persen dari penderita yang tidak diobati.

Walaupun bakteri penyebab Frambusia masih saudara kandung dengan bakteri penyebab syphilis, stadium lanjut penyakit Frambusia tidak menyerang organ-organ vital tubuh seperti otak, mata, jantung, aorta dan lain-lain, sehingga tidak fatal. Frambusia pada stadium primer dan sekunder sangat menular melalui kontak langsung dengan cairan luka borok atau secara tidak langsung kemungkinan ditularkan oleh lalat dari luka borok yang terbuka. 

Frambusia adalah indikator kemiskinan dan keterbelakangan. Jika di suatu daerah ditemukan frambusia berarti keadaan gizi, kebersihan perorangan dan kebersihan lingkungannya jelek, tidak tersedia sarana air bersih yang memadai, permukiman dan prasarana wilayah yang jelek. Artinya, wilayah tersebut tidak tersentuh oleh pemerataan program pembangunan di segala bidang. 

Bagaimana dengan Kabupaten Belu? Kepala Dinas Kesehatan Belu, dr. Lau Fabianus menyebut bahwa penyakit Frambusia di NTT hingga akhir Desember 2007 angka prevalensi rate-nya mencapai 3,5 per 10.000 penduduk, sedangkan di Kabupaten Belu angka prevalensi rate 5,6 per 10.000 penduduk. Angka ini jauh di atas target nasional yaitu 1/10.000 penduduk. 

Jumlah penduduk Kabupaten Belu sebanya 378.88 jiwa yang tersebar di 208 desa/kelurahan, dengan sarana pelayanan kesehatan sebanyak 20 puskesmas dan 4 rumah sakit. Pada tahun 2007 terdapat delapan buah puskesmas pada 33 desa. Daerah endemis Frambusia, yaitu Puskesmas Nurobo, Weoe, Biudukfoho, Betun, Tunabesi, Kaputu dan Weliman. 

Memasuki tahun 2008, penyakit frambusia di Belu tercatat dengan angka prevalensi 10,4/10.000 penduduk yang tersebar di 39 desa di tiga wilayah kerja puskesmas, yaitu Puskesmas Bidukfoho, Kaputu dan Tunabesi.

Terhadap bentangan fakta ini, Lau Fabianus menilai bahwa penyakit Frambusia saat ini menjadi ancaman serius bagi warga di selatan Belu. Hal inilah yang mendorong pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan Belu bersama dengan WHO, Departemen Kesehatan RI, Dinas Kesehatan NTT melakukan survei dan pengobatan dalam rangka eradikasi penyakit dimaksud. 

Kegiatan bersama ini diharapkan minimal 80 persen penduduk di daerah kantong Frambusia dapat ditemukan. Selain itu, ditemukannya seluruh penderita Frambusia dan kontak. Dengan begitu, tim dapat mencari jalan untuk mengobati para penderita ini sehingga target eradikasi Frambusia di Belu tahun 2012 dapat tercapai.

"Tim yang terlibat dalam survei Frambusia sebanyak 59 orang. Tim ini melakukan survei tanggal 23-31 Maret 2009 yang dilaksanakan di 22 desa yang ada di 8 kecamatan yang jadi kantong Frambusia, yakni Kecamatan Rinhat, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Weliman, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Laenmanen, Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan Sasitamean, dan Kecamatan Iokufeu," jelas Fabianus.

Dari berbagai literatur disebutkan bahwa penyakit frambusia ini sesungguhnya pada pemerintahan Orde Baru telah menetapkan bahwa Frambusia sudah harus dapat dieliminasi dengan sistem TCPS (Treponematosis Control Project Simplified) dan "Crash Program Pemberantasan Penyakit Frambusia (CP3F)". Namun, kenyataannya sampai saat ini Frambusia masih ditemukan. Di Kabupaten Belu sendiri selama ini sepertinya masyarakat dan pemerintah melihat penyakit ini sebagai hal biasa. 

Terbukti baru saat ini Pemerintah Kabupaten Belu mulai 'tanam kaki' dengan melakukan survei ke titik-titik rawan di wilayah selatan Belu. Keadaan ini menyusul adanya wanti-wanti dari pihak WHO. Hasil evaluasi WHO menunjukkan bahwa kasus Frambusia di Belu sudah sangat mengkhawatirkan. WHO bahkan men-support dana Rp 400 juta bagi pemerintah setempat agar persoalan Frambusia ini dapat ditekan. 

Pertanyaannya, mungkinkah target yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Belu untuk bebas Frambusia tahun 2012 dapat dicapai? Target ini tentunya masih harus diuji kembali. Persoalannya, mengatasi kasus ini banyak faktor pendukung yang mestinya jadi bahan pertimbangan. Metode, organisasi, manajemen pemberantasan yang kurang tepat dan pembiayaan yang kurang atau daerah tersebut selama ini tidak tersentuh oleh pemerataan pembangunan tetap menjadi indikator yang harus diperhatikan. Untuk itu sangatlah tepat kalau semua pihak di Belu melihat penyakit Frambusia ini sebagai persoalan bersama. (bersambung)

Sumber: Pos Kupang 18 April 2009 halaman 1

Saat itu uji coba dilakukan di Rembang, Kediri, dan Banyumas. Hasilnya sangat memuaskan, penderita dapat disembuhkan dengan sekali suntikan saja. Selanjutnya, pada tahun 1914 dimulai upaya yang disebut dengan "Frambusia Bestrejding". 

Pada tahun 1930-an, Dr R Kodijat -- yang pada waktu itu menjabat sebagai Dokares (dokter karesidenan) -- berjasa melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan Program Pemberantasan Frambusia. Masuknya Jepang sampai dengan Clash I dan II (1942-1949), upaya pemberantasan Frambusia berhenti sama sekali. 

Setelah penyerahan kedaulatan, WHO dan Unicef menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk memberantas Frambusia. Upaya pemberantasan dimulai di Yogyakarta dengan pengorganisasian pemikiran Dr. R. Kodijat yang disebut dengan Treponematosis Control Project (TCP). Dalam proyek ini Kodijat bertindak sebagai direktur pertama.

Pada tahun 1952 sistem TCP oleh Prof Soetopo dkk disempurnakan menjadi TCP Simplified (TCPS). Intinya berisi tiga fase, yaitu fase kampanye, fase konsolidasi, dan fase maintenance. Pada fase kampainye dilakukan pemeriksaan terhadap semua penduduk dan penyuntikan semua penderita yang ditemukan. Pada fase konsolidasi hanya dilakukan spot survey dan resurvey. Tujuannya, untuk mengawasi endemisitas Frambusia sambil berusaha menurunkan jumlah penderita. 

Pada fase maintenance upaya dilakukan agar Frambusia tidak kembali lagi. Namun fakta yang terjadi bahwa Frambusia selama ini menjadi ancaman serius di hampir sebagian besar wilayah di Indonesia. 

Di Kabupaten Belu, sesuai hasil survei tim WHO, ditemukan cukup banyak penderita penyakit Frambusia. Secara kuantitatif memang belum banyak kasus yang terjadi, tetapi sesungguhnya penyakit ini tetap menjadi ancaman serius di Belu. 

Kepala Dinas Kesehatan Belu, dr. Lau Fabianus mengakui tingkat penyebaran penyakit Frambusia sesuai dengan hasil survei yang dilakukan belum lama ini. Menurut dia, dari hasil survei tim gabungan di beberapa titik yang dianggap rawan, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 4.733 orang warga di 8 kecamatan (24 desa). 

Dari jumlah total tersebut, yang berhasil ditemukan 185 kasus. Sebanyak 135 orang menderita Frambusia kategori menular dan 50 tidak menular. Tim akan terus melakukan survei dengan mendatangi warga untuk melihat dari dekat apakah masih ada warga yang menderita. 

Selain itu, dilakukan follow up kepada pasien yang sudah diobati untuk memastikan tingkat kesembuhannya. Apabila belum belum sembuh, maka pengobatan lanjutan akan dilakukan.

"Belu merupakan daerah pertama yang menggunakan sistem pengendalian penyakit Frambusia secara manual. Kita akan tetap menggunakan metode ini. WHO bahkan sudah janji akan meminta petugas dari Belu untuk ikut ke Sumba Barat, memberikan contoh sistem manual yang kita terapkan di Belu," ujar Fabianus.

Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez menandaskan, Pemerintah Kabupaten Belu komit mengatasi penyakit ini. Pemerintah daerah sangat berkomitmen pada pembangunan sumber daya manusia. Salah satu aspeknya, yaitu kesehatan masyarakat. Persoalan yang menimpa dan diderita masyarakat Kabupaten Belu selalu diupayakan untuk diatasi dan dikendalikan sampai pada tingkat aman, termasuk penyakit Frambusia.

"Pemerintah daerah melalui satuan kerja terkait menyiapkan dukungan dalam bentuk menyiapkan tenaga teknis profesional, menyiapkan fasilitas dan sarana termasuk peralatan pelayanan kesehatan yang tersebar untuk menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok-pelosok. 

Menyediakan obat-obatan dan logistik pelayanan yang dibutuhkan, menyediakan biaya operasional dan menyediakan regulasi yang kondusif bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat," tutur Lopez.

Lopez atas nama pemerintah dan masyarakat Belu menyampaikan penghargaan atas dukungan dari WHO, Depkes, Pemerintah Propinsi NTT atas dukungannya terhadap upaya pemberantasan frambusia di Belu. Dukungan ini menstimulir dan memperbesar tekad pemerintah kabupaten untuk menuntaskan persoalan penyakit ini. Niat pemerintah daerah sudah bulat untuk meng-eradikasi penyakit Frambusia dari derita masyarakat. 

Lopez mengakui wilayah Kabupaten Belu bertetangga dengan masyarakat dari kabupaten lain bahkan dengan negara RDTL, memang berpeluang terhadap tingkat penyebaran penyakit ini. Kondisi ini akan dikomunikasikan dengan pemerintah propinsi, pemerintah pusat dan pemerintah RDTL pada berbagai kesempatan agar turut memberikan perhatian terhadap masalah penyakit Frambusia ini. 

Kepada masyarakat Belu, khususnya wilayah selatan, Bupati Lopez mengimbau agar waspada terhadap penyakit Frambusia ini. Semua warga harus sadar dan untuk memerangi penyakit menular ini dengan menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Apalagi penyakit ini rentan menyerang anak-anak di bawah usia 15 tahun yang merupakan generasi masa depan Belu. Untuk itu, semua camat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan untuk bergandengan tangan menjaga kesehatan.

"Indikator pembangunan berjalan baik sangat ditentukan oleh derajat kesehatan. Untuk itu, generasi muda perlu dijaga agar tidak menjadi sasaran penyerangan penyakit Frambusia ini. Memang tidak mudah memberantas penyakit ini, tetapi kalau kita semua menyadari dengan terus memberikan pendampingan, maka bukan tidak mungkin permasalahan ini dapat ditekan. Masyarakat jangan masa bodoh terhadap penyakit ini karena dapat mengkibatkan kecacatan menetap," ujar Lopez mewanti-wanti.(habis)

Sumber: Pos Kupang 19 April 2009 halaman 1

PENGAKUAN si bocah Meol ini sontak membuat sekolahnya gempar. Kepala SDN Nifuboke, Ny . Gaudensiana Cornelis, A.Ma.Pd, mengaku kakinya sempat gemetar membayangkan kecelakaan yang nyaris merenggut bocah mungil berkulit gelap itu. 

"Seandainya jarum suntik dan benda-benda asing berbahaya itu sampai tertelan, pasti nyawanya tidak bisa tertolong. Itu berarti saya yang pertama masuk penjara," ujarnya dengan nada suara takut. 

Usai mendapatkan laporan dan melihat langsung bekas jarum suntik menancap dalam lempengan biskuit, Ny. Cornelis memerintahkan guru pengelola bantuan biskuit gratis, Petrus Banu, untuk menyita kembali biskuit yang sudah telanjur dibagikan kepada para murid. Biskuit itu disimpan bersama 40 kardus biskuit lainnya. Masing-masing kardus berisi 90 bungkus biskuit berukuran 50 gram. 

Sejak mengembalikan biskuit itu sampai hari ini, Rabu (8/4/2009) siang, Emanuel Meol, si bocah yang dikenal sangat lincah di kelasnya itu, tidak masuk sekolah. "Dia sakit dan badannya panas tinggi. Kami belum tahu dia sakit apa. Kami takut, jangan-jangan ia menelan benda asing berbahaya itu," tukas Petrus Banu. 

Dikatakannya, dalam satu atau dua hari ke depan, para guru dan teman kelasnya akan mengunjungi Meol di kediamannya, yang berjarak 500 meter dari sekolahnya. 

Kabar kasus bocah Meol dari Nifuboke ini menyebar dengan cepat ke Kefamenanu, ibukota Kabupaten TTU. Para pejabat dan pihak kepolisian ikut gempar karena kasus ini ternyata tidak saja terjadi di Nifuboke, Noemuti. Delapan sekolah dasar di Kecamatan Insana, empat sekolah dasar di Miomaffo Timur dan Miomaffo Barat serta dua sekolah dasar di Insana Utara, juga melaporkan kasus yang sama. Bahkan bukan saja jarum suntik yang menancap dalam lempengan biskuit, tetapi juga lempengan pisau silet yang sudah berkarat, jarum pentul, pecahan beling, anak hekter (stapless), kerikil dan pasir kasar. Lho, kok bisa ya? 

Aneh tapi nyata. Tidak bisa diterima akal sehat, tapi kenyataan terbentang di depan mata. Benda-benda asing yang membahayakan jiwa balita dan anak sekolah itu dapat dilihat sangat jelas oleh mata normal. Bukan terselip di bungkusan biskuit, tetapi menancap di lempengan biskuit itu. "Jika dipatahkan biskuitnya, baru tampak benda asing berbahaya itu nongol keluar," kata Lazarus Tefa, Kepala SDK Kiupukan 1, di Insana. Di sekolahnya, empat muridnya nyaris menelan potongan pisau silet, batang jarum pentul dan serpihan anak hekter. 

Ia mengaku harus meninggalkan kelas selama tiga hari karena dipanggil memberikan keterangan di Markas Polsek Insana di Kiupukan. "Saya lapor temuan kasus biskuit bencana itu kepada polisi. Lalu saya diperiksa selama tiga hari. Awalnya polisi tidak percaya, tetapi setelah melihat langsung benda asing berbahaya menancap di lempengan biskuit itu, baru mereka percaya," papar Tefa. 

Mendengar berita buruk itu, petugas lapangan Care International di Kefamenanu buru-buru membujuk para guru dan murid di sekolah agar bantuan biskuit gratis itu jangan ditolak. "Biskuit itu harus terus dimakan sampai habis. Hanya ketika dibagikan atau dikonsumsi, guru harus mendampingi para murid. Dan ketika makan biskuit itu, harus di dalam kelas serta diawasi para guru. Kami siap bertanggung jawab, jika terjadi sesuatu," kata Amandus Taena, mengutip penjelasan petugas lapangan Care International yang datang membujuk disertai ancaman. 

Kapolres TTU, AKBP Adi Wibowo, S.H, yang ditemui para wartawan di ruang kerjanya, Rabu (8/4/2009) siang, mengaku sangat terkejut setelah melihat barang bukti biskuit bencana tersebut. "Awalnya saya tidak yakin. Saya pikir itu cuma isu murahan dari orang iseng. Tapi setelah saya lihat sendiri dengan mata kepala, saya sangat terkejut. Sebab itu nyata. Ada pisau silet, anak hekter, dan jarum pentul. Bagaimana jika ada anak yang sampai menelan benda-benda asing berbahaya tersebut?" tukas Wibowo sambil menggeleng-gelengkan kepala. 

Ia mengaku, penyidik belum bisa menemukan motif di balik kasus biskuit bencana tersebut. "Juga belum ada tersangka kasus ini. Kami baru sebatas memeriksa beberapa saksi. Bahkan orang-orang Care International dan UN-WFP belum kami panggil untuk diperiksa," kata Wibowo terus-terang. 

Ia mengaku, awalnya kasus ini ditangani pihak penyidik di masing-masing Polsek, namun karena kasus ini termasuk kategori gawat dan meresahkan banyak orang, penyidik Polres TTU mengambil alih penyelidikan. 

Menelisik motif di balik kasus biskuit bencana itu memang sangat sukar. Polisi saja mengaku belum bisa menemukan motif di balik kejahatan kriminil ekonomi itu, yang nyaris merenggut jiwa balita dan anak sekolah dasar di TTU. Bahkan tersangka pun masih gelap. Siapa yang sedang `bermain' dan apa tujuannya, kita belum tahu dengan pasti. Lalu siapa yang harus `disalahkan', yang harus bertanggung jawab? 

Mungkin kita mesti menengok ke belakang sebentar. Untuk bertanya sekadarnya, apa itu kegiatan WFP's School Feeding Program? Jawaban atas pertanyaan ini teramat penting agar kita jangan sampai menuding pihak lain yang tidak bersalah. Ataupun kalau pihak itu bersalah, tudingan itu minimal harus dibuktikan secara logis, bertanggung jawab dan sesuai fakta. 

Sebenarnya kegiatan WFP's School Feeding Program diadakan untuk menyelamatkan anak-anak kurang mampu, yang mengalami kekurangan gizi dan asupan nutrisi dalam tubuhnya. 

UN-WFP menemukan banyak anak usia sekolah dasar, kekurangan gizi dan asupan nutrisi. Di rumah keluarga kurang mampu, kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi. Kadang anak berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Kondisi ini memang sangat memprihatinkan. 

Kondisi buruk inilah yang hendak diselamatkan oleh UN-WFP dengan meluncurkan kegiatan WFP's School Feeding Program. Anak sekolah pun mendapatkan bantuan makanan bergizi dalam bentuk biskuit berfortifikasi. Ada sejumlah vitamin dan mineral yang terkandung dalam biskuit yang dibagikan gratis itu. "Banyak anak yang kekurangan gizi berhasil diselamatkan," kata Mitra Salima Suryono, Public Information Officer UN-WFP. 

Menurut Mitra, School Meals dari kegiatan itu memiliki empat tujuan utama. Pertama, menyelamatkan keluarga miskin. Kedua, membantu anak sekolah untuk tetap rajin ke sekolah dan membuat mereka terus berkonsentrasi dalam pelajaran sekolahnya. Ketiga, mendorong orangtua untuk mengirim anak-anaknya mengikuti pelajaran di sekolah, terlebih anak perempuan. Keempat, menawarkan dan memberikan bantuan makanan bergizi. 

Dan kegiatan ini bukan saja dilakukan di empat kabupaten di Timor Barat, tetapi juga dilaksanakan di beberapa negara di Afrika, Asia , Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah dan sebagainya. "Kegiatan ini sudah berjalan lama dan memperlihatkan hasil yang sangat signifikan," tandas Mitra. (bersambung) 

Sumber: Pos Kupang 14 April 2009 halaman 1

UN-WFP mempunyai 120 analis terbaik di seluruh dunia. Para analis ini bekerja sama dengan LSM internasional dan lokal dibantu badan PBB untuk menjawab pertanyaan-pertanayaan tersebut. Tentunya studi itu juga menggandeng pemerintah setempat. Data dari pemerintah setempat tentang ketersediaan pangan, jumlah kasus gizi buruk, data tentang masalah kesehatan serta angka partisipasi pendidikan, juga dianalisa.

Hebatnya, penganalisaan data dan temuan data di suatu wilayah oleh para analis dari UN-WFP itu, dibantu dengan peralatan canggih seperti Satellite Imagery (Citra Satelit), Geographic Information Systems (GIS/Sistem Informasi Geografis) dan Personal Digital Assistants (PDA). Hasil analisa didukung peralatan canggih ini, nantinya akan dipakai untuk membuat suatu kesimpulan terakhir atau keputusan bagaimana intervensi pangan dan gizi yang paling tepat dan komprehensif untuk suatu wilayah, jenis intervensi apa yang paling tepat dan sesuai.

Studi dengan menggunakan mekanisme dan prosedur semacam ini juga dilakukan UN-WFP ketika sampai pada keputusan untuk membuat WFP's School Feeding Program di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Di NTT, khusus di Timor Barat, UN-WFP merasa mantap untuk menggelar program ini.

Lembaga ini berpendapat intervensi pangan untuk perbaikan gizi mesti dilakukan terhadap 654 sekolah dasar dan 1.219 posyandu, yang meliputi tujuh kecamatan di Kabupaten Kupang, 14 kecamatan di Kabupaten TTS, 17 kecamatan di Kabupaten TTU dan 9 kecamatan di Kabupaten Belu. Program ini mendapat suntikan dana dari negara donor seperti Kerajaan Arab Saudi dan Pemerintah Australia.

Maka sejak tahun 2005 hingga 2009 ini atau sudah empat tahun, UN-WFP mendistribusikan bantuan makanan berupa biskuit berfortifikasi. Konon UN-WFP mengklaim biskuit berfortifikasi ini mengandung beberapa vitamin dan mineral untuk memperbaiki dan melengkapi kebutuhan gizi dalam tubuh balita dan anak sekolah. Dan biskuit gratis ini pun sampai ke sekolah dan posyandu di pedalaman Timor Barat. Pendistribusian biskuit gratis ini dilakukan dengan menggandeng Care International, salah satu NGO berpengalaman dalam bidang bantuan kemanusiaan dan pangan di beberapa belahan dunia.

Namun apa yang terjadi? Ribuan dos biskuit gratis bantuan dari UN-WFP yang disalurkan oleh Care International di Kefamenanu kepada ratusan sekolah dasar di 17 kecamatan di Kabupaten TTU diduga mengandung pisau silet (pisau cukur), jarum pentul, kaca beling, anakan hecter dan batu kerikil. Lima orang murid di Kecamatan Insana hampir menjadi korban 'biskuit bencana' ini. Kasus ini kini dalam penanganan aparat Polres TTU.

Kepala SDK Kiupukan I, Lazarus Tefa, yang ditemui para wartawan di ruang kerjanya membenarkan hal itu. Di sekolahnya, ada empat murid yang nyaris menjadi korban menelan benda asing berbahaya yang terdapat dalam bungkusan biskuit itu. 

"Hampir saja tertelan oleh para murid. Beruntung segera kami tarik kembali biskuit itu dari para murid," tukasnya dengan nada kesal. Ia mengaku tidak mengira jika biskuit untuk perbaikan nutrisi dan gizi balita itu justru hampir menelan korban jiwa. "Biskuit itu bantuan dari Pemerintah Arab Saudi melalui WFP dan disalurkan oleh Care International. Sebab di bungkus kardus tertulis kalimat: Bantuan dari Pemerintah Arab Saudi," tukasnya seraya memperlihatkan bungkus plastik dan bungkus kardus 'biskuit bencana' itu.

Sebenarnya, lanjut Tefa, kasus ini sudah terendus sejak tanggal 25 Maret 2009. Namun pihak terkait yang paling bertanggung jawab terhadap penyaluran biskuit ini berupaya 'menyembunyikan' diri dari pers. Ia memaparkan, pada tanggal 25 Maret 2009, dua murid yaitu Adrianus Naisau nyaris menelan pisau silet yang terselip di antara beberapa lempeng biskuit dan Stefanus Neno Naisau, nyaris menelan dua batang jarum pentul dalam biskuit itu.

Berikutnya, tanggal 26 Maret 2009, dua murid perempuan, yaitu Dorce Nabu dan Irene Naihelly nyaris menelan pisau silet. Tanggal 27 Maret 2009, Dorce Nabu, nyaris kembali menjadi korban karena dalam bungkus biskuitnya terselip beberapa anakan hecter (staples). 

"Lalu pada tanggal 28 Maret 2009, kami para guru menggelar rapat. Dalam rapat disepakati biskuit gratis itu ditarik dari para murid dan disimpan saja di sekolah. Kami minta WFP dan Care International datang untuk memberikan klarifikasi sesegera mungkin," tandas Tefa.

Penjelasan yang sama juga disampaikan Ny. Elisabet Kase, Kepala SDN Nesam, ketika ditemui terpisah kemarin. "Salah satu murid kami, atas nama Januarius Klau, nyaris menjadi korban. Di antara lempengan biskuitnya terselip sepotong silet. Kami jadi trauma. Karena itu saya sudah minta kepada guru-guru agar biskuit gratis yang sudah telanjur dibagikan, ditarik kembali dan disimpan di sekolah. Apalagi saya dengar banyak sekolah juga mengalami kasus serupa," jelas Ny. Kase.

Diperoleh informasi, ada delapan sekolah yang sudah melaporkan kasus 'biskuit bencana' tersebut kepada polisi. Yaitu SDK Kiupukan 1, SDN Nispukan, SDN Peutana, SDN Bisain, SDN Sipi, SDN Ekafalo dan SDN Besnaen dan SDN Nesam. Namun dalam pekan pertama April 2009, jumlah kasus `biskuit bencana' ini sudah semakin membengkak. Sebelumnya kasus ini hanya menimpa sekolah di Kecamatan Insana. Namun kini juga menyebar di Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Noemuti, Kecamatan Miomaffo Barat dan Miomaffo Timur.

Reaksi dan kecurigaan pun dialamatkan kepada UN-WFP dan Care International serta kepada PT. Tiga Pilar Sejati, pabrik yang memproduksi biskuit gratis tersebut. Apakah ada misi terselubung untuk mencelakakan balita dan anak-anak di NTT? Lalu apa tujuannya mencelakakan generasi penerus bangsa itu melalui makanan yang mengandung benda-benda asing yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa mereka? 

Adakah pihak asing yang ikut bermain dalam kasus biskuit bencana itu? Adakah ini terkait dengan sabotase ekonomi atau bahkan mungkin juga sabotase politik?

Diakui memang sekarang masyarakat sangat resah dan cemas dengan bantuan biskuit `bencana' tersebut. Namun pertanyaan-pertanyaan yang mencurigakan itu belum juga terjawab hingga sekarang. Pertanyaan itu ibarat teka-teki yang rumit sekaligus misterius sampai sekarang. Ada apa sebenarnya? Kita memang sepakat UN-WFP telah membuat program yang hebat. Namun UN-WFP mesti menerima kenyataan bahwa aksi program itu di lapangan sangat buruk, jika memang kita tidak mau menyebutnya dengan istilah gagal total.

Awalnya anak-anak di sekolah telah menganggap UN-WFP, Care International maupun PT. Tiga Pilar Sejati sebagai `Sinterklas' yang akan mengisi hari-hari penuh canda mereka di sekolah. Biskuit gratis itu telah membuat mata murid-murid di sekolah berbinar-binar menunggu dengan sabar agar guru membagikannya kepada mereka saat jam istirahat sekolah. Dan biskuit gratis itu telah menjadi pahlawan, yang membangunkan mereka pagi-pagi benar untuk segera berangkat ke sekolah. Meski mereka tidak punya uang jajan dari orangtua, di sekolah telah menunggu `Sinterklas' yang siap membagi-bagikan biskuit itu. (bersambung)

Sumber: Pos Kupang 15 April 2009 halaman 1

"Kenapa harus beri biskuit, yang nota bene makanan pabrik? Asal tahu saja, makanan pabrik minus vitamin dan mineral. Kalau pun ada, cuma sekian persen saja. Jadi kampanye UN-WFP bahwa biskuit berfortifikasi itu mengandung vitamin dan mineral, adalah cerita bohong! Apalagi ditemukan ribuan bungkus biskuit mengandung benda-benda asing berbahaya seperti beling, pisau silet, jarum pentul, patahan jarum suntik, anak hekter, kerikil dan pasir dalam lempengan biskuit, adalah bukti nyata bahwa UN-WFP telah bekerja tidak profesional. Itu semua menjadi bukti UN-WFP telah menggandeng PT. Tiga Pilar Sejati, sebagai pabrik produsen biskuit yang jelek dan tidak memenuhi standar kesehatan," jelas Pastor Paroki Kiupukan, Romo Yos Nahak, Pr.

Ia justru menantang UN-WFP memberikan bantuan makanan untuk perbaikan gizi balita dan ibu hamil dengan memanfaatkan sumber pangan lokal yang melimpah ruah. Misalnya kacang-kacangan, umbi-umbian, jagung dan beras dari padi varietas lokal, dan sebagainya. "Sekarang pemerintah sedang giat-giatnya kampanye pangan lokal. Mestinya UN-WFP melihat itu sebagai peluang. Saya juga banyak orang curiga dan heran, kenapa yang diberikan makanan pabrik alias makanan sampah? Ada maksud apa? Mau bikin proyek??" tanya Romo Yos Nahak. Entahlah, sampai sekarang kita tidak tahu. Yang bisa menjawab cuma UN-WFP sendiri.

Baiklah kita tinggalkan opini di atas dan menengok laporan The UN's Standing Committee on Nutrition (SCN) bahwa gizi buruk adalah penyumbang terbesar bagi timbulnya berbagai penyakit pada anak-anak dan ibu hamil. Bahkan Komisi PBB untuk Urusan Gizi ini melaporkan kekurangan gizi pada anak usia dini dan anak pra sekolah, memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan fisik dan mental yang lambat. Komisi ini juga melaporkan sebanyak 147 juta anak pra sekolah di negara-negara berkembang mengalami pertumbuhan fisik dan mental yang sangat rendah.

Penghasilan keluarga yang rendah (keluarga miskin) juga memberi kontribusi bagi ibu hamil yang melahirkan anak dengan berat badan sangat rendah. Padahal anak usia dini dan usia pra sekolah adalah saat paling tepat dalam hidupnya yang dilukiskan sebagai "window of opportunity", sebagai suatu kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang secara baik dan maksimal. Suatu kesempatan dan peluang untuk `membentuk' anak menjadi manusia yang sehat secara fisik dan mental. Suatu periode yang sangat kritis dan penting.

Laporan ini menjadi rujukan penting bagi UN-WFP untuk membuat WFP's School Feeding Program bagi anak sekolah dan program rehabilitasi nutrisi bagi balita dan ibu hamil. Dan itu dilakukan di beberapa negara berkembang di Asia, Afrika dan beberapa negara konflik di Eropa, Amerika Latin dan negara Timur Tengah.

Lalu bagaimana dengan bantuan makanan yang diberikan UN-WFP? Apakah memenuhi persyaratan kesehatan? Apa saja produk makanan yang disiapkan? Selama ini UN-WFP memiliki 5 produk makanan bergizi yang didistribusikan kepada masyarakat untuk memperbaiki gizi balita dan anak serta ibu hamil. Pertama, Fortified Blended Foods (FBFs). Makanan jenis ini mengandung sereal dan susu, kedelai, kacang-kacangan, serta vitamin dan mineral, kadang juga diformulasi khusus dengan kandungan minyak sayur dan susu bubuk. Kedua, Corn Soya Blend (CSB), mengandung suplemen protein. Makanan ini untuk mengatasi kekurangan gizi dan sering diberikan kepada anak dan ibu hamil.

Ada juga produk makanan siap saji (Ready to Use Foods/RUFs). Produk makanan ini biasanya diberikan kepada anak usia 6 bulan sampai 59 bulan, yang mengalami gizi buruk kekurangan pangan atau kelaparan. Makanan ini umumnya terdiri dari komposisi minyak sayur, susu skim kering, gandum dan gula.

Ketiga, ada lagi makanan berupa biskuit berenergi tinggi (High Energy Biscuits/HEBs). Biskuit ini mengandung gandum dengan kompoisi 450 kcal dengan minimal 10 gram dan maksimum 15 gram protein per 100 gram, dilengkapi vitamin dan mineral. Biskuit ini untuk perbaikan gizi. Keempat, ada juga produk yang disebut Micronutrient Powder. Makanan ini lebih populer dengan istilah "Sprinkles". Micronutrient Bubuk atau "Sprinkles" mengandung 16 vitamin dan mineral yang diperuntukkan bagi satu orang dalam asupan gizi hariannya. Ia dimasak sebentar sehingga menjadi bubur siap saji. Biasanya diberikan kepada anak-anak.

Dan masih banyak produk makanan bergizi yang menjadi `proyek' UN-WFP. Kita berharap makanan bergizi versi UN-WFP itu memang makanan yang layak, sehat dan bergizi, bukan makanan sampah, sebagaimana yang mereka kampanyekan selama ini. Memang kita tidak bisa melakukan intervensi melalui sebuah badan independent untuk menyelidiki dan membuktikan apakah produk makanan dari UN-WFP itu layak konsumsi bagi anak dan ibu hamil, terlebih apakah aman?

Di Indonesia, kita punya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Tapi sering lembaga ini hanya berperan sebatas `pemadam kebakaran' alias sudah terjadi kasus baru melakukan penelitian terhadap obat atau makanan yang dicurigai. Ketika sudah ada korban baru petugas BPOM turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Tindakan preventif nyaris tidak ada. Kalaupun ada jarang, dan biasanya dilakukan dengan semangat `panas-panas tahi ayam'. (bersambung)

Sumber: Pos Kupang 16 April 2009 halaman 1

Apakah bapak sudah terima surat perintah dari Kadis Dikpora TTU, Drs. David Juandi, agar biskuit bantuan UN-WFP itu jangan dibagikan kepada para murid? "Sampai hari ini, tidak ada surat itu. Juga tidak ada petugas dari Care International yang datang membawa surat larangan," jawabnya keheranan. 

Sejenak ia terkejut dan ketakutan ketika wartawan menjelaskan tentang perihal `makanan sampah' yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa murid-murid. Tentang temuan benda-benda asing seperti potongan pisau silet, jarum pentul, patahan jarum suntik, anakan hekter dalam biskuit bantuan UN-WPF di Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU, selama dua pekan terakhir.

"Sudah empat kali kami membagikan biskuit ini, tapi belum ada murid yang melaporkan kepada guru bahwa ada benda-benda asing yang berbahaya itu," tandas Kabosu berkali-kali ketika Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten TTU, Pater Marianus Kobatoyo, SVD, menanyakan kenapa biskuit itu dibagikan lagi kepada murid padahal sudah ada larangan dari pemerintah dan pihak UN-WFP sendiri. Setelah Pater Kobatoyo menjelaskan tentang sejumlah fakta `biskuit bencana' itu, Kabosu berjanji tidak akan membagikan lagi kepada murid- muridnya.

Sebenarnya kasus biskuit bencana ini sudah terjadi bulan November 2008 di Kabupaten Belu. Beberapa murid sekolah dasar di Belu nyaris menelan benda-benda asing berbahaya itu ketika mengonsumsinya di sekolah. Namun ternyata Care International dan UN-WFP `menyembunyikan' rapat-rapat kasus itu agar tidak diketahui publik maupun pers. Kalaupun informasi buruk tentang biskuit berbahaya itu sampai kepada orangtua, Care International dengan sangat lihai merekayasa informasi tadi, seakan-akan itu kesalahan teknis biasa. Bahkan Care International terus berkampanye dari sekolah ke sekolah bahwa biskuit gratis bantuan UN-WFP sangat aman dan tidak berbahaya.

Perilaku dua lembaga bantuan internasional ini patut disesalkan dan dikutuk oleh semua orang. Hanya karena kepentingan proyek, kesehatan dan jiwa anak-anak hendak digadaikan secara murah dengan cara paling sadis. Kenapa memaksakan `biskuit bencana' itu terus dibagikan ke sekolah? Ada maksud apa? 

Apakah hendak mencelakakan para balita, anak sekolah dan ibu hamil? Kenapa biskuit bencana itu hanya ada di Provinsi NTT, sedangkan di Provinsi NTB tidak ada kasus semacam ini? Apakah itu memang sudah dirancang dengan sengaja?

Dari aspek hukum, kasus ini sebenarnya bisa digiring ke wilayah hukum pidana. Bahkan bukan hanya bisa, tetapi sebenarnya wajib bagi aparat penegak hukum untuk memproses kasus `biskuit bencana' tersebut. Ada unsur penguat tindakan pidana, yaitu dengan sengaja, direncanakan secara sistematis mengedarkan makanan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa anak-anak.

UN-WFP dan Care International telah dengan sengaja melanggar ketentuan Child Rights and Child Protection (CRCP). Dalam CRCP, ditegaskan ada sejumlah kriteria sangat ketat bagi lembaga bantuan asing/NGO yang harus dipatuhi ketika memberikan bantuan makanan bagi balita dan anak-anak. Salah satu ketentuan CRCP, yakni bantuan makanan atau barang kepada anak-anak hendaknya mengutamakan kesehatan dan tidak mencelakakan jiwa anak-anak. Jika terbukti UN-WFP dan Care International sengaja mengedarkan `biskuit bencana' itu untuk tujuan tidak baik, publik bisa mengadukan kedua lembaga ini ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan melakukan genosida, kejahatan massal untuk melenyapkan suatu species manusia atau etnis tertentu, yakni anak-anak.

Di Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menegaskan tentang larangan mengedarkan makanan atau minuman atau barang yang membahayakan kesehatan. Dalam pasal 21 ayat (3), diatur bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan, sebagaimana diatur dalam ayat (1), dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran dan disita atau dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Jika terbukti UN-WFP dan Care International sengaja melanggar ketentuan pasal 21 ayat (1), (2) dan (3), maka kedua lembaga ini bisa dijerat dengan pasal 80 ayat 4 butir (a) UU Nomor 23 Tahun 1992. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa barang siapa mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan, dipidana dengan penjara 15 tahun dan denda Rp 300 juta.

Lalu bagaimana dengan produsen `biskuit bencana', PT. Tiga Pilar Sejati? Pabrik biskuit ini juga bisa dijerat dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemilik pabrik biskuit ini berstatus sebagai pelaku usaha harus menjamin mutu barang atau bahan pangan (biskuit), sebagaimana diatur dalam pasal 7. Bahkan dalam pasal 8 ayat 3, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak atau bahan pangan yang rusak.

Dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, para konsumen (anak-anak dan ibu hamil) berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang atau bahan pangan atau jasa. Konsumen juga berhak atas informasi yang jelas, jujur mengenai kondisi dan jumlah barang (baca: biskuit). Juga konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau pengganti barang yang rusak.

Lalu bagaimana dengan penyidik Polres TTU? Sampai hari ini, kabar tentang penyelidikan kasus `biskuit bencana' ini seakan berjalan di tempat. Polisi pun seakan `takut' memeriksa pejabat-pejabat dari UN-WFP dan Care International. Bahkan Direktur PT. Tiga Pilar Sejati belum dipanggil untuk diperiksa. "Mereka belum dipanggil untuk diperiksa," kata Kapolres TTU, AKBP Adi Wibowo, S.H, ketika dihubungi melalui Kasatreskrim Polres TTU, Iptu Eko Mei Prabocahyono, Kamis (16/4/2009) petang. Eko tidak merinci alasan pihaknya enggan memeriksa pihak-pihak terkait yang dianggap bertanggung jawab atas peredaran biskuit bencana tersebut. Apakah Pak Polisi tunggu anaknya sendiri jadi korban menelan jarum pentul karena makan biskuit itu, baru melakukan proses hukum? Silakan jawab sendiri. (habis) 

Sumber: Pos Kupang 17 April 2009 halaman 1 

Untuk penanganan penderita gizi buruk ini, demikian Luanlaka, puskesmas tidak memiliki dana. Puskesmas biasanya dapat bantuan dari Dinas Kesehatan Kota Kupang, seperti susu atau biskuit untuk dibagikan kepada penderita gizi buruk.

Menurut Luanlaka, masalah gizi buruk umumnya berasal dari keluarga yang orangtuanya memiliki pendapatan ekonomi yang rendah. Pendapatan yang kurang ini, lanjutnya, berdampak terhadap masalah ketahanan pangan yang tidak kuat di dalam rumah tangga.

"Ada yang sudah dikasih bantuan tiga kali. Namun penderita gizi buruk tidak berubah. Karena penderita hanya bisa konsumsi makanan yang baik saat ada bantuan. Tetapi ketika bantuan tidak ada, makanan tidak diperhatikan. Akibatnya, berat badan anak kembali drop," jelas Luanlaka.

Pengalaman lainnya, demikian Luanlaka, kalau dikasih bantuan seperti susu atau biskuit kepada penderita, yang mengomsumsinya tidak hanya penderita, juga anak lain di dalam rumah. "Jadi, masalah gizi buruk ini diibaratkan benang kusut. tidak pernah habis," ujarnya.

Ditanya mengenai tempat khusus atau semacam panti rehabilitasi untuk menangani penderita gizi buruk, Luanlaka mengatakan, di puskesmas tersebut belum ada tempat khusus untuk rehabilitasi penderita gizi buruk, kecuali ruang rawat inap biasa. Namun biasanya, kalau ada penderita gizi buruk yang datang berobat di puskesmas, akan ditangani maksimal. Bila penderita yang datang kondisinya mengkhawatir, langsung dirujuk ke rumah sakit. (oma) 

Sumber: Pos Kupang 2 April 2009 halaman 4

Wagub Esthon Foenay mengatakan hal ini ketika memberikan kuliah umum tentang Pembangunan Daerah Propinsi NTT di kampus STIKES Surabaya Multi Kelas Kupang, Jumat (3/4/2009). 

Hadir pada kesempatan itu, Owner dan Ketua STIKES Surabaya, Drs. Marzuki Roffi, MBA, Ketua Pelaksana Harian STIKES Surabaya Multi Kelas Kupang, Rudizon Doko Patty, SE, para ketua dan wakil ketua program studi (prodi), para dosen, karyawan serta ratusan mahasiswa STIKES Surabaya.

Menurut Foenay, indeks pembangunan manusia di NTT dilihat dari tiga aspek, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Di bidang pendidikan, katanya, angka buta huruf masih mencapai 300 ribu orang tahun 2009 dan rata-rata orang NTT masih hanya tamat SD. Di bidang kesehatan, katanya, uisa harapan hidup mencapai 65 tahun, sedangkan secara nasional 66,2 tahun. Angka kematian ibu, 306/100.000 kelahiran, sedangkan secara nasional mencapai 248/100.000. Angka kematian bayi mencapai 57/1000 kelahiran dan secara nasional 34/1000 kelahiran. 

Menurutnya, angka itu menunjukkan setiap 100.000 ibu yang melahirkan, tercatat 306 meninggal dunia, demikian juga terdapat 57 orang anak hidup kurang dari satu jam dari 1000 orang anak yang lahir. 

Angka-angka tersebut masih jauh dari rata-rata nasional yakini 34 orang bayi meninggal dalam 1000 kelahiran dan 248 ibu meninggalkan dari 100.000 ibu setelah melahirkan.

Lebih lanjut dijelaskan, indeks gizi buruk di NTT mencapai 7,1 persen, sedangkan secara nasional 8,8 persen, gizi kurang 30,70 persen sedangkan secara nasional 19,2 persen dan gizi baik mencapai 61,60 persen sedangkan secara nasional 69,15 persen. 

Meningkatnya angka kematian ibu dan bayi disebabkan oleh faktor kesehatan embrio ibu dan sanitasi lingkungan yang tidak memadai, sebagai akibat dari rendahnya pemahaman tentang hidup sehat oleh masyarakat. Sedangkan gizi buruk lebih banyak disebabkan pemilihan menu gizi oleh masyarakat yang sangat kurang. 

"Orang kita sebenarnya penghasil jagung dan ternak, tetapi gengsi makan jagung, padahal jagung adalah makanan bergizi. Selain itu, NTT juga kaya ternak, tetapi tidak dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga, melainkan hanya untuk dijual. Ke depan pemerintah akan membuat pemetaan berdasarkan kondisi yang ada, seperti Flores, Lembata dan Alor untuk tanaman perkembunan, sedangkan Timor dan Sumba untuk peternakan. Kita kurang mengonsumsi menu lokal," katanya.

Dikatakannya, salah satu faktor suatu daerah berkembang atau tidak sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan kesehatan. Kehadiran lembaga STIKES sebagai lokomotif pembangunan pendidikan dan kesehatan di NTT sangat penting dan menjawab kebutuhan masyarakat daerah ini. 

Dikatakannya, kondisi geografis NTT yang terdiri dari pulau- pulau, baik yang bernama maupun belum bernama, yang dihuni maupun belum dihuni, sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan di bidang kesehatan maupun pendidikan. (nia)

SEMENTARA owner dan Ketua STIKES Surabaya, Drs. Marzuki Roffi, MBA, mengatakan, kehadiran STIKES Surabaya Multi Kelas Kupang menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat NTT di bidang kesehatan. STIKES Surabaya arah dan tujuannya adalah membangun desa, sehingga lulusan STIKES Surabaya harus pulang ke desa masing-masing untuk mulai memberikan warna dan pemahaman kepada masyarakat membangun kesehatan minimal, mulai dari diri dan keluarga serta lingkungan sekitar.

Dikatakannya, selain memecahkan masalah pendidikan, kehadiran lembaga ini adalah memecahkan masalah kesehatan di daerah ini. Karena pembangunan di bidang apa saja harus dimulai dari pendidikan dan kesehatan, dan tanpa pembangunan pendidikan, semua pembangunan tidak akan terarah. (nia)

Sumber: Pos Kupang 4 April 2009 halaman 10

Petugas lapangan itu, kata Taena, meminta guru untuk mendampingi murid saat pembagian biskuit dan saat murid mengonsumsi biskuit itu. "Jadi petugas bilang, saat murid makan biskuit, harus didampingi para guru. Dan kalau makan, harus di dalam kelas, tidak boleh diluar kelas. Biar bisa diawasi," kata Taena mengutip penjelasan petugas lapangan Care International.

Taena berpendapat, sosialisasi itu baik, namun tidak menjamin keselamatan murid dari kecelakaan saat menelan benda-benda asing seperti jarum pentul, anakan hekter, pisau silet dan lain sebagainya. "Apakah nanti jatuh korban, Care International bertanggung jawab? Apakah sosialisasi itu adalah bentuk lain pemaksaan bahkan melawan dengan sengaja himbauan WFP dan pemerintah?" tanya Taena.

Penjelasan senada disampaikan beberapa guru di SDK Kuatnana 1 dan SDK Kuatnana 2, ketika ditemui wartawan kemarin siang. "Memang benar Pak! Ada petugas dari Care International datang bilang kepada kami supaya makan saja biskuit itu. Petugas Care International bilang dia siap dipanggil polisi dan siap menjelaskan kepada Bupati TTU. Dia bilang siap bertanggung jawab," kata salah seorang guru, dibenarkan rekan guru lainnya.

Kendati demikian, lanjut guru yang menolak namanya dikorankan itu, para guru di sekolah sepakat untuk menghentikan pemberian biskuit kepada murid-murid. "Misalnya, tiba-tiba ada yang telan jarum pentul, leher kami yang dicari oleh orangtua murid. Petugas Care International tentu aman-aman saja, tapi kami yang tanggung akibatnya," sahut salah seorang ibu guru dengan nada kesal.

Sementara itu, Ny. Sherly Ndoen, Bidan Desa di Polindes Fatusene, Miomaffo Timur, yang dihubungi terpisah kemarin petang, membenarkan bahwa pihaknya juga mendapat bantuan biskuit dari WFP melalui Care International. 

"Orang Care International datang bawa biskuit puluhan dos. Mereka bilang makan saja, tidak apa-apa. Dan memang belum ada ditemukan benda -benda asing dalam biskuit itu. Mungkin ada tapi tidak dilaporkan orang tua balita," tukasnya.

Dia mengakui sempat was-was ketika tahu ada kasus biskuit di beberapa sekolah. Karena itu, lanjutnya, ia akan waspada dan menghentikan sementara. "Nanti kalau pemerintah bilang lanjut bagi dan boleh makan, baru saya bagikan kepada balita di Posyandu," kata Ny. Ndoen.

Sudah Dapat Laporan

Kadis Kesehatan TTU, dr. Michael Suri, M.M, yang dimintai tanggapannya soal kasus biskuit 'bencana' tersebut, mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan dari lapangan. 

"Tapi harus ada tim investigasi gabungan dari BPOM, Care International, UN-WFP, dan instansi terkait lainnya. Sebab bantuan dari LSM itu memang sangat strategis untuk pemberantasan gizi buruk," jelasnya.

Ditambahkannya, laporan tim investigasi gabungan itu menjadi masukan bagi pihaknya untuk memutuskan apakah program bantuan itu diteruskan atau dihentikan sama sekali. "Saya tunggu orang-orang dari WFP dan Care International untuk membentuk tim gabungan itu dan sama-sama melacak di lapangan. Jika WFP dan Care International cuma membangun asumsi bahwa biskuit itu aman, saya kira itu bukan tindakan yang profesional dari sebuah LSM bertaraf Internasional," tandasnya.

Mitra Salima Suryono, Public Information Officer UN-WFP, yang dimintai tangapannya melalui telepon genggamnya kemarin malam, mengatakan Care International sudah menghentikan distribusi biskuit tersebut. Dan tidak ada aktivitas apa-apa di lapangan. 

"Yang ada cuma sisa biskuit di sekolah dan posyandu. Itu pun sudah dilarang untuk jangan dikonsumsi dulu, sebelum ada investigasi lanjutan," tandas Mitra. 

Sementara Willem Leang, Project Manager NRP pada Kantor Care International, yang dihubungi melalui telepon genggamnya, kemarin malam, tidak memberikan tanggapan apa-apa. (ade)

Sumber: Pos Kupang 5 April 2009 halaman 1

Kormayane menjelaskan, tiga kasus gizi buruk tersebut saat ini sudah mendapat bantuan dari Pertamina untuk memperbaiki gizi mereka selama tiga bulan.

Dari hasil sementara ini, demikian Kormayane, satu orang anak yang mengalami gizi buruk keadaannya sudah membaik dibandingkan dengan beberapa waktu lalu. Bantuan dari Pertamina bukan saja untuk penderita gizi buruk, juga bagi yang menderita gizi kurang agar status gizi mereka tidak turun menjadi gizi buruk.

Untuk posyandu, lanjutnya, ada bantuan dari pemerintah kota dengan memberikan bantuan berupa kacang hijau sebanyak lima kiliogram, gula tiga kilogram serta susu bubuk 10 sachet kecil. Untuk merawat penderita gizi buruk dan gizi kurang, menurut ketua RT 12 ini, ada juga bantuan dari puskesmas yang dikelola oleh posyandu berupa makanan tambahan.

Kormayane menjelaskan, meskipun jumlah anak yang biasa mendatangi posyandu cukup banyak, tetapi ada juga yang tidak datang untuk timbang berat badan setiap bulannya sekitar 10 orang.

Ia mengatakan, sebagai kader, mereka selalu memotivasi orang tua dari anak-anak untuk bisa membawa anaknya ke posyandu, terutama untuk anak yang gizi kurang dan gizi buruk.

Diakuinya, salah satu kendala yang dialami posyandu adalah kurangnya kader posyandu yang aktif karena dari lima orang kader, yang datang hanya dua atau tiga orang saja. Akibatnya, pelayanan terhadap masyarakat menjadi terhambat. (ira)

Sumber: Pos Kupang 6 April 2009 halaman 3 

Hal lain yang menarik dari diskusi tersebut adalah kecerdasan teman sejawat, Ir. Zet Malelak dan Ir. Zainal Arifin, yang mampu mengembangkan potensi lokal yang sejak lama dianggap tidak mungkin oleh banyak pihak, yaitu menyulap daerah kering menjadi daerah penghasil tanaman pangan yang handal masing-masing di Oeteta dan Baumata. Ketika banyak orang meragukan dan melupakan potensi pangan lokal di NTT sebagai pakan utama masyarakat, keduanya justru membuktikan bahwa pangan lokal di NTT dapat menjadi 'pengganti beras raskin'.

Dalam diskusi tersebut saya mengingatkan bahwa persoalan yang krusial dihadapi masyarakat saat ini adalah bukan pada bisa atau tidaknya pemerintah dan masyarakat menanam dan mengonsumsi kembali pangan lokal sebagai pengganti beras. Persoalan utamanya adalah terlanjur terbentuknya persepsi dan perilaku masyarakat bahwa beras adalah makanan utama sehingga hampir semua masyarakat NTT menggantungkan perutnya pada beras. Persoalan akan menjadi semakin sulit dipecahkan ketika kita berusaha mengubah persepsi dan perilaku masyarakat dari 'beras oriented' kepada 'ujakang oriented' (orientasi pada ubi jagung dan kacang-kacangan). Di sinilah diskusi tersebut menjadi semakin hangat ketika saya mengajukan suatu pemikiran dalam bentuk pertanyaan yang agak 'revolusioner' yaitu bisakah dilakukan 'black campaign' terhadap beras agar mengendurkan ketergantungan masyarakat kita kepada beras?

FREN's Spirit

Tahun 2002, suatu hasil penelitian tentang evaluasi perilaku masyarakat penerima dana IDT yang dilakukan bersama Badan Litbangda NTT dan Kelompok Penelitian dan Pengembangan Sosial Ejonomi Pedesaan (KPPSEP) Kupang, menyarankan agar pemerintah harus berani secara perlahan menghentikan bantuan raskin. Beras 'raskin' tersebut selain kualitasnya diragukan, ada akibat jangka panjang yaitu petani menjadi malas menanam tanaman lokal seperti jagung, ubi dan kacang-kacangan. Selanjutnya, tanggal 7 April 2004, pikiran saya pernah dimuat di koran ini dengan judul ' Varieats Lokal Lebih Unggul'. Pikiran-pikiran lepas memang telah lama berkembang agar pemerintah kembali mengembangkan tanaman lokal karena NTT memiliki potensi tanamam lokal yang sangat tinggi. 

Semua saran dan pendapat tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah saat itu. Pemerintah daerah masih keasyikan melaksanakan program pembangunan yang memiskinkan masyarakat terutama kebijakan 'top down' yang tidak memberikan ruang bagi petani untuk mengembangkan kembali tanaman lokal. Akhirnya terbentuklah mentalitas konsumptif dan instan.

Nasihat bijak dari Raja Salomo, "Segala sesuatu ada waktunya". Keinginan serta pemikiran untuk mengembangkan pertanian khususnya potensi lokal menjadi program prioritas baru dapat terwujud setelah paket FREN memimpin provinsi ini. Sebagai seorang penulis, peneliti dan dosen bidang pertanian, saya berpikir bahwa kebijakan pemerintah saat ini terasa menyejukan hati semua orang yang berwatak 'desa oriented' dan 'people welfare oriented'. Kesejukan hati bagi banyak orang merupakan spirit yang baik untuk membangun daerah ini khususnya peningkatan produksi tanaman lokal sebagai upaya menciptakan kedaulatan pangan di level rumah tangga. 

Kita yakin bahwa jika para petani kembali menanam tanaman lokal dan pada suatu saat pemerintah menghentikan bantuan raskin maka kasus busung lapar mungkin tak terjadi lagi. Ini impian kita semua. Jika pemerintah memiliki impian dan keyakinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 'grass root', maka mewujudkan 'good governance' dengan mengembangkan potensi lokal adalah salah satu jawaban yang tepat. 

Chen Zhan (2005) menulis tentang Solusi Kreatif Menuju Sukses menyimpulkan ada lima langkah agar usaha berhasil, yaitu 1) impian, 2) tujuan, 3) rencana, 4) tindakan nyata dan 5) keyakinan. Dalam RPMD NTT sudah tercantum secara secara jelas visi, misi (impian), tujuan dan rencana. Semoga semua rencana tersebut dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan di lapangan. Kelemahan kita adalah tidak ada tindakan nyata di lapangan serta kita tidak memiliki keyakinan bahwa suatu saat nanti kita akan keluar dari lingkaran kemiskinan. Berpikir dan bertindak fokus adalah kunci keberhasilan. 

Black campaign beras?

Dalam dunia politik istilah 'black campaign' berarti melakukan kampanye negatif (baca: hitam) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang tidak sehaluan politik. Tujuannya agar pendengar jangan memilih yang lain selain dirinya karena ia yakin orang lain banyak kekurangan sedangkan dirinya 'sempurna'. Kampanye seperti ini cenderung untuk menjelekkan sesama serta menjadi pemicu konflik di masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran di atas, gagasan untuk melakukan 'black campaign' terhadap beras memiliki makna yang agak sedikit berbeda yaitu berusaha untuk menyebarluaskan informasi tentang hal-hal yang 'kurang' dari beras tetapi bukan pada beras sebagai obyek (kecuali raskin) tetapi pada situasi eksternal yang mengancam kelangsungan perberasan di masa yang akan datang. Tujuan dari kampanye jenis ini adalah agar masyarakat khususnya petani jangan terlalu menggantungkan hidupnya pada makanan yang berasal dari beras - apalagi beras raskin -, masyarakat diarahkan untuk beralih ke makanan lokal. Kampanye ini jauh dari maksud agar kita tidak boleh makan nasi. 

Mengapa ide ini harus didifusikan kepada banyak orang? Saat diskusi, tantangan pertama datang dari Ir. Oematan (Direktur Politani Kupang). Dia menyatakan bahwa kita tak mungkin melarang orang untuk makan nasi (beras) karena memang ada orang yang sejak kecil hanya makan nasi tak pernah sentuh jagung atau ubi. Ide kampanye hitam terhadap beras tidak dimaksudkan agar orang tidak boleh makan nasi. Ide ini muncul sebagai sumbang pikir bagi keberhasilan program penggalangan pangan lokal oleh pemerintah saat ini serta tanggapan bahwa produk lokal memang harus menjadi sandaran para petani di NTT karena beras akan memasuki masa sulit untuk 15 tahun ke depan. 

Adakah alasannya kampanye ini?Alasan pertama, hasil kajian IRRI (International Rice Research Institute), negara-negara di kawasan Asia termasuk Indonesia dalam kurun 10 tahun ke depan akan mengalami krisis pangan (khususnya beras) yang berkepanjangan dan disinyalir akan membahayakan kehidupan jutaan umat manusia di dunia. Alasannya, a) para petani umumnya dalam waktu tak lama lagi akan mengalami kekurangan air irigasi untuk beberapa kawasan Asia termasuk Yelloo River di Cina karena tidak mencapai lagi lautan pada musim kemarau. Bahkan pada tahun 2006, permukaan sungai Mekong turun sampai titik terendah. Hal ini terjadi juga di Indonesia. Padahal jutaan petani kita tergantung pada suplai air irigasi dari sungai-sungai yang ada. b) Hasil penelitian terakhir tentang isu pemanasan global dunia akan berdampak sangat serius pada suplai beras. Produktivitas padi diperkirakan akan turun mencapai 10% pada setiap peningkatan 1 derajat Celsius pada malam hari. 

Perubahan iklim pada daerah lainnya, seperti kekeringan dan menaiknya permukaan laut juga berakibat pada produksi beras. Hal ini merupakan peringatan serius. c) Hal yang terpenting bagi Indonesia adalah terjadinya degradasi kualitas sumber daya manusia (Petani) sebagai pelaku produksi. Industri perberasan tidak lagi menarik minat dan menghasilkan keuntungan karena para petani yang ada kini telah termakan usia dan mengalihkan anak-anaknya belajar di luar uasahataninya.

Akibat kekurangan air, pemanasan global dan menurunya SDM petani baik jumlah maupun kualitas akan mengurangi kemampuan Asia khususnua Indonesia untuk menghasikan beras yang dibutuhkan. Dalam waktu dekat dampaknya belum terasa akan tetapi untuk jangka panjang berdampak sangat serius karena akan secara nyata mengurangi kemampuan negara-negara Asia menghasilkan beras sebagai upaya mempertahankan Ketahanan Pangan Regional, Stabilitas Politik dan Pembangunan Ekonomi.

Alasan kedua, estimasi jumlah penduduk Indonesia tahun 2030 sebanyak 286.021 juta sehingga akan terjadi peningkatan permintaan konsumsi bahan pangan dan 30 tahun yang akan datang Indonesia membututuhkan tambahan ketersediaan pangan ± 1,35 kali lipat dari jumlah kebutuhan sekarang akibatnya terjadi kerisauan akan kerawanan pangan. Di lain pihak, sumber daya lahan dan hutan mengalami degredasi 2,5 - 2,8 juta ha/tahun sedangkan rehabilitasi hanya 400.000-500.000 ha/tahun, krisis lahan pertanian menurun rata-rata 141.000 ha/tahun dan sebagian sistem irigasi tidak berfungsi atau rusak.

Berdasarkan kedua pertimbangan di atas maka pemerintah Indonesia saat ini menggenjot program revitalisasi pertanian. Untuk maksud tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti terbitnya UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K dan beberapa kebijakan lain seperti a) mengembangkan tanaman lokal non beras, b) meningkatkan kualitas sumber daya petani, dan c) meningkatkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.

Alasan ketiga, saat ini terjadi kecenderungan perubahan pola makan bagi negara-negara di Asia Selatan seperti India, Pakistan, Sri Lanka serta beberapa negara di Afrika. Saat ini mereka sudah mulai mengonsumi beras yang sebelumnya mengonsumsi gandum. Perubahan perilaku konsumsi ini akan bertambah dari tahun ke tahun yang berakibat pada persaingan masyarakat dunia untuk memperoleh beras. Di lain pihak, produktivitas beras terus menurun. Tidaklah mustahil bahwa suatu saat nanti kita akan sulit memperoleh beras.

Alasan keempat, daerah persawahan di NTT secara perlahan mengalami penurunan produktivitas padi karena empat alasan utama, seperti 1) pengalihan fungsi lahan sawah untuk kepentingan pemukiman khususnya bangunan (kasus di Lembor, Satar Mese, Mbay dan daerah persawahan lin di NTT), 2) menurunnya debit air karena pemanasan global yang mulai mengancam sumber air irigasi di NTT, 3) ketiadaan tenaga kerja produktif yang ada di desa karena sebagian besar tenaga kerja produktif telah 'escape' melalui program TKI, dan 4) usaha persawahan hanya akan memberikan keuntungan bagi petani jika luas lahan yang dikelola minimal satu hektar. Kenyataan, petani sawah kita memiliki luas lahan rerata hanya setengah hektar. Secara ekonomis petani yang memiliki lahan demikian hanya mampu mencapai 'break even point' belum mencapai keuntungan . Jika petani rasional maka dalam kondisi seperti ini mereka akan meninggalkan tanaman padi dan beralih ke tanaman lain.

Dengan melihat fakta yang disebut di atas, maka saya berpikir tidak terlalu berlebihan dan cukup rasional kalau saya menawarkan suatu gagasan alternatif untuk menggelorakan semangat menanam dan mengonsumsi pangan lokal serta mulai mengurangi konsumsi beras dengan suatu gagasan 'black campaign' terhadap beras. *

Pos Kupang edisi 2 Maret 2009 halaman 14